beritax.id – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II tetap berjalan. Hingga 25 Mei 2026, progres fisik pembangunan pada 93 lokasi mencapai 62,63 persen, sedangkan progres keuangan telah menyentuh 41,76 persen. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pihaknya menargetkan seluruh titik selesai dan fungsional pada Juni 2026, sehingga mendukung tahun ajaran baru Juli mendatang.
Menurut Dody, kendala arus kas yang dialami sebagian kontraktor diatasi melalui koordinasi dengan Danantara dan perbankan Himbara. Dukungan pembiayaan ini memungkinkan kontraktor melanjutkan pekerjaan tanpa menunda penyelesaian proyek. Selain itu, Kementerian PU memanfaatkan dukungan Zeni TNI di titik-titik yang mengalami keterlambatan progres, menambah kapasitas tenaga kerja, dan memastikan target penyelesaian tetap tercapai.
Strategi Percepatan dan Penyiapan Tahap Selanjutnya
Kementerian PU membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembangunan SR untuk mengakselerasi pembangunan. Strategi percepatan mencakup penambahan jam kerja menjadi tiga shift, inovasi metode konstruksi, serta koordinasi lintas sektor yang lebih intensif. Sampai 25 Mei 2026, pembangunan SR telah menyerap 71.579 tenaga kerja, menciptakan lapangan kerja lokal sekaligus mempercepat realisasi fasilitas pendidikan.
Selain percepatan Tahap II, pemerintah juga menyiapkan pembangunan SR Tahap III. Tahap IIIA terdiri dari 7 lokasi yang telah masuk proses lelang, Tahap IIIB sebanyak 11 lokasi masih dalam persiapan lelang, dan Tahap IIIC sebanyak 89 lokasi membutuhkan pemenuhan readiness criteria. Menteri Dody berharap seluruh persyaratan lahan, kepemilikan, pematangan, dan AMDAL dapat diselesaikan segera, dijembatani oleh KSP dan Kemendagri.
Perlindungan Rakyat Menjadi Fokus Utama
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menekankan bahwa pembangunan sekolah bukan sekadar infrastruktur fisik. Negara wajib melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat, sehingga setiap kebijakan pendidikan berpihak kepada anak-anak miskin. Prayogi menegaskan pemerintah harus memastikan SR dapat memberi akses pendidikan layak bagi siswa dari keluarga berpendapatan rendah.
Menurut Prayogi, kolaborasi antara Danantara, perbankan BUMN, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan. Pembangunan sekolah harus memprioritaskan kualitas, keamanan, dan kesinambungan layanan pendidikan. Partai X menekankan bahwa setiap proyek harus dirancang untuk memberi manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk memaksimalkan penggunaan tenaga kerja lokal.
Prinsip Partai X dalam Pembangunan Pendidikan
Partai X mengingatkan prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pembangunan sekolah. Pertama, setiap pembangunan harus mengutamakan keadilan sosial dan akses merata. Kedua, keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan dan pengoperasian sekolah wajib dipastikan. Ketiga, transparansi penggunaan anggaran menjadi syarat penting agar publik dapat memantau dan memastikan hasil pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat.
Prayogi menekankan bahwa solusi Partai X dalam pembangunan pendidikan mencakup pemberdayaan masyarakat, penyediaan fasilitas pendidikan berkualitas, serta integrasi program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan jaminan kesehatan PBI-JK. Hal ini sejalan dengan visi Sekolah Rakyat yang menargetkan pemutusan rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pembangunan Sekolah Rakyat
Pembangunan SR juga mendorong penguatan ekonomi lokal. Keterlibatan tenaga kerja lokal dan UMKM dalam proyek ini menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah. Selain itu, keberadaan sekolah permanen meningkatkan kualitas pendidikan, mengurangi risiko putus sekolah, dan menyiapkan generasi muda yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan.
Prayogi menegaskan bahwa setiap langkah percepatan pembangunan harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan akan menjamin keberlangsungan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitar sekolah. Pemerintah, menurutnya, wajib memastikan semua fasilitas pendukung, mulai dari akses jalan, sarana air bersih, hingga listrik, tersedia ketika sekolah beroperasi.
Kesimpulan: Kolaborasi untuk Pendidikan Merata
Pemerintah, Danantara, dan perbankan BUMN harus bersinergi untuk memastikan Sekolah Rakyat dapat beroperasi tepat waktu. Target 93 titik Tahap II Juni 2026 dan Tahap III hingga 2027 menjadi prioritas utama. Partai X menekankan prinsip perlindungan, pelayanan, dan pengaturan rakyat sebagai panduan. Tujuannya agar pendidikan gratis berkualitas dapat diakses seluruh anak dari keluarga prasejahtera, mendukung pengentasan kemiskinan secara terpadu, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bangsa.
