beritax.id – Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan dirinya bertanggung jawab penuh apabila bangsa Indonesia mengalami kelaparan. Pernyataan itu disampaikan saat peresmian 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu, yang disiarkan daring melalui YouTube Sekretariat Presiden. Prabowo menekankan, sebagai kepala negara sekaligus mandataris kedaulatan rakyat, tidak ada pihak lain yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas kelaparan rakyat.
Presiden menegaskan pemerintah telah menugaskan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, beserta jajaran untuk mencapai swasembada pangan nasional dalam waktu empat tahun. Target tersebut bahkan disebut dapat dicapai lebih cepat, yakni satu tahun. Prabowo menilai Amran memiliki pemikiran strategis dan pengalaman di sektor pertanian sehingga mampu menjalankan tugas secara efektif.
Strategi dan Tantangan Swasembada Pangan
Prabowo menekankan bahwa swasembada pangan memerlukan koordinasi lintas kementerian, penguatan produksi lokal, serta distribusi yang efisien ke seluruh wilayah Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan koperasi desa agar program pangan tidak hanya formalitas tetapi menghasilkan dampak nyata bagi rakyat.
Selain itu, Presiden menyinggung tantangan psikologis bangsa terkait rendah diri terhadap kemampuan nasional. Ia mendorong semua pemimpin dan pejabat untuk mengedepankan kemampuan dan prestasi domestik dalam menyelesaikan masalah pangan. Prabowo menilai, perencanaan strategis dan pelaksanaan program yang nyata menjadi kunci agar rakyat tidak kelaparan.
Perspektif Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa tugas negara adalah tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Partai X menekankan agar pemerintah tidak hanya retorik, tetapi benar-benar menjalankan tanggung jawabnya untuk rakyat kecil dan daerah pedesaan.
Prinsip dan Solusi Partai X
- Memastikan program ketahanan pangan berbasis data, transparan, dan tepat sasaran di seluruh wilayah Indonesia.
- Menguatkan koordinasi kementerian, koperasi, dan sektor swasta untuk mempercepat swasembada pangan.
- Mendorong penguatan produksi pangan lokal dengan dukungan teknologi, pelatihan petani, dan sistem distribusi yang efisien.
- Membuat mekanisme monitoring dan evaluasi yang terbuka agar rakyat mengetahui progres ketahanan pangan.
Partai X menegaskan bahwa tanggung jawab Presiden terhadap pangan rakyat harus dibarengi dengan aksi nyata. Retorika semata tidak cukup, rakyat menuntut program yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Perlindungan, pelayanan, dan pengaturan pangan rakyat harus menjadi prioritas utama negara sesuai prinsip Partai X.
