Oleh: Adv. Rinto Setiyawan , A.Md., S.H., CTP
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan
beritax.id – Salah satu kesalahan mendasar yang perlahan dianggap normal dalam praktik bernegara di Indonesia adalah menyamakan pemerintah dengan negara. Padahal keduanya berbeda secara esensial. Pemerintah hanyalah pelaksana kekuasaan yang bersifat sementara, sedangkan negara adalah sistem besar yang berdiri di atas kedaulatan rakyat.
Kesalahan pemahaman ini memengaruhi persepsi terhadap TNI dan POLRI. Aparat negara kerap dipandang sebagai alat pemerintah, bukan sebagai penjaga negara. Akibatnya, loyalitas yang seharusnya tertuju pada konstitusi dan rakyat bergeser menjadi loyalitas pada kekuasaan yang sedang berjalan.
Netralitas Aparat Menurut Cak Nun
Pernyataan Cak Nun menyoroti hal ini dengan tegas:
“TNI/POLRI itu netral karena mereka tidak di bawah pemerintah, mereka adalah aparat negara bukan aparat pemerintah, jelas ya. Sama seperti MK, KPU, KPK, KY mereka itu semua adalah institusi negara bukan institusi pemerintah. Suatu hari akan kita benahi bareng-bareng kalau Indonesia ingin selamat.”
Kalimat tersebut terdengar sederhana, namun menyentuh inti persoalan ketatanegaraan di Indonesia. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: kepada siapa aparat negara harus loyal?
Jika loyalitas diarahkan kepada pemerintah, negara berisiko masuk ke model kekuasaan yang berbahaya. Namun jika loyalitas ditujukan pada negara dan konstitusi, aparat harus berdiri di atas seluruh kepentingan politik praktis.
Ambiguitas Posisi POLRI
Berita berjudul “Komisi Reformasi: Polri Tetap di Bawah Presiden, Tidak Menjadi Kementerian” menimbulkan kebingungan. Secara administratif, pernyataan tersebut terlihat logis. Namun secara filosofi, muncul pertanyaan besar: apakah “di bawah Presiden” sama dengan “di bawah pemerintah”?
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”
Artinya, Presiden adalah kepala pemerintah. Jika POLRI sepenuhnya diposisikan sebagai instrumen pemerintah, risiko besar muncul: aparat negara akan lebih fokus menjaga kekuasaan pemerintah daripada kedaulatan negara.
Kedaulatan Rakyat di Atas Segalanya
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan:
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”
Kontradiksi filosofis muncul. Seluruh alat negara seharusnya bekerja melindungi rakyat sebagai pemilik negara, bukan sekadar menjaga stabilitas pemerintahan yang sementara. Pemerintah bisa berganti, presiden bisa berganti, menteri bisa berganti, tetapi negara tetap ada.
Dalam teori ketatanegaraan modern, aparat keamanan idealnya loyal secara konstitusional, bukan loyal pada kekuasaan tertentu. Mereka menjaga negara, bukan rezim. Mereka menjaga rakyat, bukan kepentingan politik jangka pendek.
Kaburnya Batas Antara Negara dan Pemerintah
Kritik terhadap pemerintah sering dipandang sebagai ancaman terhadap negara. Penolakan terhadap kebijakan dianggap gangguan stabilitas nasional. Bahkan aparat kerap ditempatkan dalam posisi ambigu: apakah mereka menjaga negara atau menjaga kekuasaan?
Kedua hal ini tidak selalu sama. Ketika pemerintah berjalan sesuai konstitusi dan berpihak pada rakyat, menjaga pemerintah berarti menjaga negara. Namun ketika kekuasaan menyimpang dari amanat rakyat, aparat negara harus tetap berada pada konstitusi, bukan kepentingan politik sesaat.
Institusi Negara yang Netral
Pernyataan Cak Nun menegaskan pentingnya memahami bahwa MK, KPU, KPK, KY, TNI, dan POLRI bukan institusi pemerintah. Mereka adalah institusi negara, dibentuk untuk menjaga sistem, bukan menjadi alat kekuasaan.
Jika aparat sepenuhnya diposisikan sebagai alat pemerintah, netralitas perlahan akan runtuh. Netralitas sejati bukan berarti diam, melainkan berdiri pada konstitusi dan kedaulatan rakyat.
Kesimpulan: Negara Milik Rakyat
Indonesia perlu pembenahan besar dalam memahami konsep negara. Selama ini perhatian lebih tertuju pada siapa presidennya, siapa menterinya, siapa pejabatnya, tetapi lupa pada desain dasarnya.
Negara bukan milik pemerintah, melainkan milik rakyat. Jika negara benar-benar milik rakyat, TNI dan POLRI harus dipahami kembali sebagai alat negara, bukan alat pemerintah, untuk menjaga kedaulatan rakyat.
