beritax.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyiapkan langkah agresif untuk mendongkrak produksi minyak nasional (lifting). Strategi ini mengombinasikan insentif fiskal bagi kontraktor migas dengan ancaman tegas pencabutan konsesi bagi yang tidak produktif.
Bahlil menekankan langkah tersebut penting karena tren lifting dalam beberapa tahun terakhir terus menurun, sehingga target APBN tidak pernah tercapai. Selain itu, konsumsi energi domestik yang meningkat membuat Indonesia masih tergantung pada impor minyak.
Identifikasi Masalah Produksi Minyak
Dalam paparan di acara Sinergi Alumni IPB di Jakarta, Bahlil mengungkapkan adanya 39.600 sumur migas yang dikuasai oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Sebagian besar merupakan sumur tua, bahkan ada yang telah beroperasi sejak era kolonial Belanda.
Selain itu, sekitar 300 wilayah kerja sudah memiliki rencana pengembangan (Plan of Development/POD) namun belum dieksekusi, sementara eksplorasi baru juga minim. Kondisi ini menjadi hambatan utama peningkatan produksi minyak nasional.
Bahlil menegaskan, “Sumur-sumur kita 80 persen itu sumur tua, sebagian warisan Belanda, ada yang beroperasi 90-100 tahun lalu. Banyak wilayah POD belum dieksekusi.”
Solusi Teknologi dan Insentif Fiskal
Pemerintah menempuh strategi optimalisasi sumur eksisting melalui teknologi enhanced oil recovery (EOR). Karena biaya investasi tinggi, insentif fiskal diberikan agar proyek tetap ekonomis dan menarik bagi kontraktor.
Salah satu langkah konkret adalah penyesuaian tingkat pengembalian investasi (internal rate of return/IRR) yang lebih fleksibel, yakni 13, 15, hingga 17 persen untuk proyek ekspansi. Skema ini diharapkan mendorong percepatan produksi migas nasional.
Ancaman Cabut Konsesi untuk Wilayah Mangkrak
Selain insentif, Bahlil menegaskan pemerintah siap menempuh langkah tegas terhadap wilayah kerja yang mangkrak. Proyek yang tidak menunjukkan progres dalam jangka waktu tertentu dapat dicabut konsesinya.
Ia mencontohkan proyek Blok Abadi Masela, yang puluhan tahun mangkrak, sebagai kasus di mana pemerintah memberikan ultimatum agar segera dieksekusi. “Harus kita berani dan tega membuat keputusan win-win yang saling menguntungkan,” tegas Bahlil.
Prayogi R Saputra: Negara Wajib Lindungi Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menekankan tiga tugas utama negara: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Prayogi menegaskan strategi pemerintah dalam mengoptimalkan produksi migas harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Lifting yang meningkat tidak hanya menambah penerimaan negara, tetapi juga menurunkan ketergantungan impor energi dan menjaga harga domestik.
Prinsip Partai X dan Solusi Strategis
Prinsip Partai X menekankan transparansi, keadilan sosial, dan perlindungan hak rakyat. Berdasarkan prinsip itu, solusi terkait peningkatan produksi migas mencakup:
- Insentif Ekonomi – Memberikan IRR fleksibel dan fasilitas fiskal untuk proyek produktif.
- Optimalisasi Sumur Eksisting – Menggunakan teknologi EOR agar sumur tua tetap menghasilkan maksimum.
- Evaluasi Wilayah Mangkrak – Mengawasi dan mencabut konsesi jika kontraktor tidak progresif.
- Pengawasan dan Transparansi – Semua langkah harus diawasi agar sesuai aturan, menghindari penyimpangan.
- Manfaat Rakyat – Hasil produksi migas diarahkan menurunkan harga BBM, meningkatkan ketahanan energi, dan membuka lapangan kerja.
- Peningkatan Investasi Lokal – Memberikan ruang bagi perusahaan nasional berpartisipasi dalam proyek migas strategis.
Langkah pemerintah mengombinasikan insentif fiskal dan ancaman tegas cabut konsesi menegaskan komitmen untuk meningkatkan produksi migas nasional.
Dengan implementasi prinsip Partai X, strategi ini bukan hanya meningkatkan lifting, tetapi juga menjaga kepentingan rakyat, transparansi, serta keberlanjutan energi nasional.
