beritax.id – Struktur ketatanegaraan Iran merupakan contoh sistem yang mengedepankan kedaulatan rakyat dengan sebuah bingkai kepemimpinan strategis yang kokoh. Dalam sistem ini, rakyat memiliki kekuatan untuk menentukan arah negara, namun kekuasaan tersebut dijalankan melalui lembaga-lembaga yang berfungsi untuk menjaga stabilitas negara secara jangka panjang. Sistem ini berlapis, di mana setiap lembaga memiliki peran yang sangat vital dalam pengambilan keputusan strategis negara.
Struktur Ketatanegaraan Iran
Di Iran, struktur ketatanegaraan berpusat pada Pemimpin Agung (Supreme Leader) yang memiliki peran sentral dalam menentukan arah negara. Pemimpin Agung bukan hanya sebagai simbol kekuasaan, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas. Pemilihan Pemimpin Agung dilakukan oleh Majelis Pakar, yang terdiri dari 88 anggota ulama. Majelis ini memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memilih Pemimpin Agung. Struktur ini memastikan bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat, meskipun kekuasaan tersebut dijalankan melalui lembaga yang lebih tinggi.
Selain itu, Dewan Penentu Kebijakan atau Expediency Council, bertugas memberikan nasihat kepada Pemimpin Agung serta berperan dalam menyelesaikan perbedaan kebijakan antar lembaga negara. Dewan ini menjadi lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan nasional.
Struktur Ketatanegaraan Sekolah Negarawan
Di Indonesia, konsep Sekolah Negarawan memiliki sistem yang mirip dengan Iran dalam hal pembagian kekuasaan yang jelas. Dalam konsep ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi lembaga yang memiliki kewenangan dalam menentukan arah negara. MPR tidak hanya sebagai lembaga legislatif, tetapi juga sebagai lembaga tertinggi yang mengawasi kebijakan jangka panjang negara.
Dalam konsep Sekolah Negarawan, Pimpinan MPR memiliki peran yang hampir setara dengan Pemimpin Agung di Iran. Pimpinan MPR bertugas untuk menentukan arah strategis negara dan mengawasi jalannya pemerintahan. Sementara itu, Presiden bertindak sebagai kepala pemerintahan yang lebih fokus pada pelaksanaan kebijakan dan administrasi negara.
Kesamaan Antara Iran dan Sekolah Negarawan
Kedua sistem ini memiliki kesamaan yang mendalam dalam cara pembagian kekuasaan dan pengawasan terhadap pemerintah. Dalam struktur ketatanegaraan Iran, meskipun rakyat memiliki kedaulatan, namun kekuasaan dijalankan oleh lembaga-lembaga yang diangkat untuk menjaga stabilitas dan keselarasan kebijakan. Begitu pula dalam Sekolah Negarawan, meskipun kekuasaan rakyat tetap ada, kekuasaan tersebut dijalankan melalui MPR yang memiliki peran pengawasan penting.
Salah satu inti kesamaan kedua sistem ini adalah bahwa kepemimpinan strategis dipegang oleh lembaga yang lebih tinggi dari presiden. Di Iran, Pemimpin Agung memiliki kewenangan lebih besar dibandingkan dengan Presiden. Demikian pula dalam konsep Sekolah Negarawan, pimpinan MPR berada di atas Presiden dalam hal menentukan arah strategis negara.
Selain itu, kedua sistem ini menekankan pentingnya militer sebagai pelindung negara. Di Iran, Angkatan Bersenjata langsung berada di bawah Pemimpin Agung, bukan presiden. Dalam konsep Sekolah Negarawan, Dewan Keamanan Negara berfungsi sebagai lembaga yang melindungi negara, bukan sebagai alat pemerintah.
Solusi untuk Indonesia: Membangun Sistem yang Berlapis
Indonesia bisa memperkuat stabilitas dengan mengadaptasi beberapa elemen dari sistem ketatanegaraan Iran dan konsep Sekolah Negarawan. Pertama, kedaulatan rakyat harus tetap dijaga, namun pelaksanaannya bisa melalui lembaga yang memiliki peran pengawasan yang lebih kuat. Menguatkan peran MPR sebagai lembaga tertinggi yang mengawasi kebijakan negara bisa menjadi langkah awal.
Selain itu, kepemimpinan strategis harus diperjelas. Pimpinan MPR, yang memiliki kewenangan untuk menentukan arah negara, harus memiliki kekuatan yang lebih besar daripada presiden dalam hal pengambilan keputusan strategis. Hal ini akan memastikan bahwa negara tidak bergantung pada kebijakan jangka pendek yang seringkali berubah setiap kali pergantian presiden.
Kekuatan militer juga harus ditempatkan sebagai alat negara, bukan alat pemerintah. Dengan memperkuat Dewan Keamanan Negara, Indonesia bisa menjaga ketahanan negara dan melindungi rakyat dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.
Penutup
Struktur ketatanegaraan Iran dan konsep Sekolah Negarawan memiliki kesamaan dalam hal pembagian kekuasaan dan pengawasan terhadap pemerintah. Keduanya mengutamakan kepemimpinan strategis yang tidak hanya mengandalkan seorang presiden, tetapi juga lembaga yang lebih tinggi yang mengawasi kebijakan negara. Dengan memperkuat sistem ketatanegaraan yang berlapis dan lebih berfokus pada pengawasan, Indonesia bisa menciptakan stabilitas yang lebih tahan lama, di mana kedaulatan rakyat tetap terjaga dalam bingkai kepemimpinan yang strategis dan terstruktur.
Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat menciptakan negara yang lebih stabil dan terarah, tanpa harus bergantung pada perubahan kebijakan yang sering terjadi dalam sistem politik yang bergantung pada pemerintahan satu individu.
