beritax.id – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan kekhawatiran terkait potensi gelombang besar pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu tiga bulan ke depan. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu eskalasi perang di Timur Tengah dan kebijakan impor mobil pikap dalam program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih yang dinilai merugikan industri lokal.
Ancaman PHK Akibat Eskalasi Perang
Said Iqbal menyampaikan bahwa konflik yang terjadi antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel telah menyebabkan lonjakan harga energi global, yang secara langsung berdampak pada biaya produksi. Meskipun pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi maupun non-subsidi. Said menyebutkan bahwa harga energi industri tetap mengikuti harga pasar global, sehingga menyebabkan pembengkakan biaya produksi.
“Jika biaya energi tak terkendali, pengusaha akan terpaksa memilih untuk mengurangi tenaga kerja. PHK besar-besaran bisa menjadi pilihan,” ujar Said dalam konferensi pers daring pada Senin (6/4). Ia juga menegaskan bahwa panjangnya perang ini akan terus memberikan tekanan pada biaya produksi. Hal ini terutama bagi sektor-sektor yang bergantung pada energi dalam menjalankan mesin dan operasional mereka.
Dampak Kebijakan Impor Terhadap Tenaga Kerja Lokal
Selain itu, Said Iqbal juga menyoroti kebijakan pemerintah yang mengizinkan pengadaan 160 ribu mobil pikap impor dalam program Kopdes Merah Putih. Menurut Said, kebijakan ini berpotensi menurunkan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal, karena jika pengadaan mobil dilakukan secara lokal. Maka akan menyerap antara 20 ribu hingga 50 ribu tenaga kerja.
“Saya sangat khawatir kebijakan ini malah memperbesar pengangguran di Indonesia. Alih-alih membantu sektor tenaga kerja lokal, kebijakan ini malah lebih menguntungkan negara lain seperti India. Meskipun dengan harga yang lebih murah,” kata Said. Adapun menambahkan bahwa jika kebijakan impor terus berlanjut, pekerja kontrak di sektor manufaktur akan menjadi pihak pertama yang terdampak.
Perlunya Perlindungan bagi Tenaga Kerja
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa salah satu tugas utama negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam hal ini, pemerintah harus memprioritaskan kebijakan yang mendukung kesejahteraan tenaga kerja Indonesia. Adapun melindungi mereka dari ancaman PHK, dan menciptakan lapangan kerja baru melalui kebijakan yang mendukung industri lokal.
Prinsip Partai X dalam Perlindungan Tenaga Kerja:
- Melindungi Kesejahteraan Rakyat: Partai X berkomitmen untuk melindungi tenaga kerja lokal. Dengan kebijakan yang mendukung industri dalam negeri dan sektor-sektor strategis.
- Menjamin Pekerjaan yang Layak: Partai X mendukung kebijakan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan mengutamakan sektor lokal.
- Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi: Partai X percaya bahwa peningkatan kesejahteraan ekonomi dimulai dengan kebijakan yang memprioritaskan kesejahteraan pekerja dan masyarakat lokal. Serta melindungi mereka dari dampak buruk kebijakan ekonomi yang merugikan.
Solusi Partai X untuk Menghadapi Ancaman PHK:
- Prioritaskan Industri Lokal: Pemerintah harus memprioritaskan pengadaan barang dan kebutuhan lainnya dari produksi lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Ini akan membuka peluang bagi sektor manufaktur dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
- Bantu Pekerja yang Terkena PHK: Partai X mendukung program yang dapat membantu pekerja yang terkena PHK dengan memberikan pelatihan dan bantuan penempatan kerja di sektor-sektor yang berkembang.
- Stabilitas Ekonomi dan Kebijakan yang Tepat: Partai X menekankan perlunya kebijakan yang bisa menjamin stabilitas ekonomi nasional tanpa mengorbankan sektor tenaga kerja. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi eksternal dan mendorong sektor energi lokal yang berkelanjutan.
Kesimpulan
Ancaman gelombang PHK yang disampaikan oleh Said Iqbal harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Partai X menegaskan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja harus menjadi prioritas utama, dengan kebijakan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan pekerja dan menciptakan lapangan kerja baru. Kebijakan impor yang tidak mendukung industri lokal dan tenaga kerja Indonesia harus ditinjau kembali. Hal ini demi melindungi rakyat dan menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
