Oleh: Adv. Rinto Setiyawan , A.Md., S.H., CTP
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan
beritax.id – Korupsi sering kita bayangkan sebagai kejahatan besar yaitu angka triliunan, proyek raksasa, dan pejabat tinggi pemerintah. Kita marah, mengutuk, lalu merasa diri kita berada di sisi yang bersih. Padahal, ada satu kenyataan yang jarang diakui, korupsi besar tidak pernah lahir tiba-tiba. Ia tumbuh, pelan tapi pasti, dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari.
Korupsi tidak dimulai di ruang rapat kementerian. Ia dimulai dari hal yang dianggap sepele seperti menyerobot antrean, titip absen, memakai fasilitas kantor untuk urusan pribadi, memarkir kendaraan di ruang yang bukan haknya, atau membenarkan keterlambatan dengan alasan yang dibuat-buat. Pada titik ini, mungkin tidak ada uang negara yang hilang. Tapi ada sesuatu yang lebih mendasar yang mulai rusak yakni rasa adil, rasa malu, dan integritas.
Ketika pelanggaran kecil ini diulang, ia berubah menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan itu dilakukan oleh banyak orang, ia berubah menjadi norma. Dan ketika norma itu diterima bersama, ia menjelma menjadi sistem. Di sinilah korupsi tidak lagi berdiri sebagai penyimpangan, melainkan sebagai kesepakatan diam-diam yang dijalankan berjemaah.
Kita bisa melihat pola ini dengan sangat jelas dalam berbagai praktik sehari-hari yang sudah dianggap “biasa”. Dalam program bantuan pangan misalnya, nilai yang diterima masyarakat sering kali tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan. Awalnya mungkin hanya pengurangan kecil, seperti kualitas bahan diturunkan sedikit, porsi dipangkas sedikit, harga dinaikkan sedikit. Namun karena dilakukan bersama oleh banyak pihak, mulai penyedia, pengelola, hingga pengawas, maka selisih kecil itu membesar menjadi keuntungan kolektif yang tidak lagi kecil. Tidak ada yang protes, karena semua tahu dan sebagian ikut menikmati.
Hal serupa juga terjadi di tingkat lokal, termasuk dalam pengelolaan koperasi desa. Yang seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan bersama, perlahan berubah menjadi alat distribusi keuntungan kelompok tertentu. Transparansi dikaburkan, laporan dibuat formalitas, dan anggota hanya menjadi penonton. Tidak ada satu pelaku tunggal. Yang ada adalah jaringan kepentingan kecil yang saling mengunci, menjadikan praktik tersebut tampak normal dan sulit disentuh.
Di sektor lain, seperti pengadaan barang dan jasa, pola ini bahkan lebih mapan. Spesifikasi diarahkan, harga dinaikkan tipis, vendor tertentu diprioritaskan. Tidak ada satu keputusan besar yang terlihat mencolok. Tapi ketika semua tahapan diwarnai kompromi kecil, maka hasil akhirnya adalah penyimpangan besar yang dilakukan secara kolektif. Semua pihak terlibat, semua pihak tahu, dan karena itu semua pihak juga saling menjaga.
Inilah yang disebut sebagai korupsi berjemaah, bukan sekadar banyak orang yang melakukan korupsi, tetapi sebuah sistem di mana pelanggaran menjadi kesepakatan bersama. Pada titik ini, korupsi tidak lagi membutuhkan niat jahat yang eksplisit. Ia cukup berjalan dengan pembenaran seperti beberapa pernyataan, “semua orang juga begitu”, “kalau tidak ikut, malah rugi”, atau “yang penting tidak sendirian”.
Yang lebih berbahaya, kondisi ini membentuk cara pandang masyarakat terhadap korupsi itu sendiri. Ketika orang terbiasa melakukan pelanggaran kecil, maka sensitivitas terhadap korupsi besar ikut menurun. Kita tidak lagi melihat korupsi sebagai kejahatan, tetapi sebagai realitas yang tak terhindarkan. Kemarahan berubah menjadi sinisme. Kritik berubah menjadi candaan. Dan pada akhirnya, perlawanan berubah menjadi keheningan.
Di sinilah lingkaran itu sempurna. Bibit korupsi kecil yang kita anggap remeh, tumbuh menjadi kebiasaan, berkembang menjadi budaya, dan akhirnya mengeras menjadi sistem yang melibatkan banyak pihak. Ketika itu terjadi, tidak cukup lagi hanya menangkap pelaku di puncak. Karena akar persoalannya bukan hanya pada individu, tetapi pada cara hidup yang telah lama kita biarkan.
Maka pertanyaannya bukan lagi “mengapa pejabat korupsi?”, tetapi “seberapa jauh kita telah terbiasa dengan korupsi dalam bentuk kecilnya?”. Sebab selama bibit itu terus ditanam dan dirawat, korupsi berjemaah akan selalu menemukan jalannya.
Perubahan tidak akan lahir dari pidato besar atau kebijakan spektakuler semata. Ia harus dimulai dari hal yang paling sederhana, dengan mengembalikan rasa malu, rasa adil, dan kejujuran dalam tindakan sehari-hari. Karena di sanalah, sesungguhnya, masa depan sebuah bangsa ditentukan yakni apakah ia akan terus hidup dalam korupsi berjemaah, atau berani memutusnya sejak dari akar yang paling kecil.
