beritax.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan pentingnya memperkuat pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah yang diusulkan adalah penempatan pejabat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) di internal BGN. Ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan anggaran yang besar serta mencegah penyimpangan. Dadan menyampaikan hal ini usai bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Selasa (17/3/2026).
Penempatan Pejabat Kejagung di Internal BGN
Dadan menyatakan bahwa pejabat Kejagung akan ditempatkan di tingkat pusat, tepatnya di Inspektorat, dengan posisi eselon II. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tim internal BGN dalam memantau penggunaan anggaran program MBG yang jumlahnya sangat besar.
“Kami mengusulkan satu orang pejabat dari Kejaksaan Agung untuk memperkuat tim BGN di bagian pusat, khususnya untuk pengawasan,” ujar Dadan dalam pertemuannya dengan Jaksa Agung.
Pentingnya Pengawasan dan Transparansi Anggaran MBG
Program MBG sendiri mengalirkan dana yang sangat besar ke lebih dari 25.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia. Masing-masing SPPG menerima dana hingga Rp 1 miliar per bulan, bahkan lebih tinggi di daerah dengan biaya logistik mahal seperti Papua.
Dadan menjelaskan, meskipun terdapat audit internal oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pengawasan juga melibatkan Kejaksaan Agung. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir penyimpangan anggaran dan memastikan bantuan sampai ke masyarakat yang berhak.
“Kami ingin bekerja dengan seoptimal mungkin dan secermat mungkin. Oleh karena itu, kami mengajak Kejaksaan Agung untuk bersama-sama memantau dan mencegah penyimpangan anggaran,” kata Dadan.
Penutupan SPPG yang Tidak Sesuai Standar
Sebagai bentuk pengawasan yang lebih ketat, BGN telah menutup sementara 62 SPPG yang tidak memenuhi standar penyajian makanan sesuai ketentuan. Penutupan dilakukan karena ditemukan menu yang tidak sesuai dari sisi kualitas maupun kelayakan. Selain itu, beberapa SPPG juga ditutup karena belum memenuhi persyaratan administratif seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan pendaftaran standar kesehatan.
Dadan menegaskan bahwa sanksi terhadap pelanggaran dilakukan secara bertahap, mulai dari peringatan hingga penutupan sementara. “Jika pelanggaran berulang, tidak menutup kemungkinan penutupan permanen,” ungkapnya.
Pentingnya Pengawasan Preventif untuk Keberlanjutan Program
Prayogi R Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, mengingatkan bahwa salah satu tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam hal ini, pemerintah melalui BGN dan Kejaksaan Agung harus memastikan bahwa program MBG berjalan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. “Pengawasan preventif sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan, tanpa ada penyimpangan,” kata Prayogi.
Prinsip Partai X:
- Kesejahteraan Rakyat: Program-program bantuan sosial harus benar-benar tepat sasaran dan membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Semua kebijakan dan alokasi anggaran harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
- Pengawasan yang Ketat: Pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat untuk mencegah penyimpangan dalam setiap program bantuan sosial.
Solusi Partai X:
- Penguatan Kolaborasi Antar Lembaga: Perlu ada kerjasama yang lebih erat antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pengawasan untuk memastikan keberhasilan program.
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengawasan untuk memastikan bahwa bantuan sampai kepada yang berhak.
- Pemanfaatan Teknologi untuk Pengawasan: Penggunaan teknologi, seperti aplikasi berbasis data, dapat membantu memantau dan mengevaluasi efektivitas distribusi bantuan secara real-time.
Kesimpulan
Program MBG yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana atau kesulitan ekonomi harus tetap dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pengawasan yang ketat dan transparan sangat penting untuk memastikan anggaran yang besar digunakan secara efektif. Partai X menekankan pentingnya kerjasama antar lembaga, partisipasi masyarakat, serta teknologi dalam memastikan keberhasilan program ini. Pemerintah harus menjaga integritas dalam melaksanakan program tersebut, agar bantuan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
