beritax.id– Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah efisiensi anggaran menyusul fluktuasi harga minyak dunia yang terus meningkat. Purbaya mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah meminta kementerian dan lembaga teknis untuk menyiapkan daftar program yang anggarannya bisa dipotong, termasuk besaran persentase pemangkasan yang memungkinkan dilakukan.
“Ada tadi didiskusikan tadi kalau memang harga naik terus kan itu langkah pertama efisiensi. Kita sudah persiapkan langkah-langkah yang diperlukan,” ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2026).
Penundaan Anggaran Tambahan
Purbaya menjelaskan bahwa sejumlah program memiliki tambahan anggaran belanja tambahan (ABT), yang membuat alokasi anggaran membengkak. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah akan lebih memprioritaskan anggaran yang ada. Untuk anggaran tambahan, akan ditunda terlebih dahulu hingga kondisi fiskal dinilai lebih memungkinkan.
“Kita fokus ke anggaran yang ada, maksimalkan anggaran yang ada. Nanti mungkin dalam seminggu ke depan, Kementerian Keuangan akan menentukan langkah awal mereka untuk siap-siap,” jelas Purbaya.
Mengelola Anggaran dalam Situasi Tidak Pasti
Menurut Purbaya, langkah utama pemerintah saat ini adalah menjaga agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali. Meskipun harga minyak dunia diperkirakan tidak akan melonjak hingga US$150 per barel, pemerintah tetap harus mengantisipasi dampak kenaikan harga minyak terhadap APBN dan ekonomi domestik.
“Belum (ada angkanya). Jadi kita pertama jaga APBN terkendali. Nanti kalau enggak bisa lagi, harganya (minyak dunia) enggak terkendali, ya kita kerjakan yang lain,” ujar Purbaya.
Purbaya juga menyatakan bahwa meskipun perekonomian global tidak akan mampu menahan harga minyak yang terlalu tinggi, hal ini tetap perlu diwaspadai karena dapat memicu resesi di banyak negara.
Pentingnya Pengelolaan APBN yang Bijak
Anggota Majelis Tinggi Partai X dan Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, menyampaikan bahwa langkah-langkah efisiensi yang diambil pemerintah harus disertai dengan pengelolaan yang hati-hati dan bijak. “Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus mampu menjaga kestabilan ekonomi agar tidak merugikan rakyat,” ujar Prayogi.
Menurutnya, meskipun efisiensi sangat penting, pemerintah harus memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak mengurangi kualitas layanan publik, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. “Pengelolaan APBN harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak mempengaruhi daya beli masyarakat,” tambah Prayogi.
Prinsip Partai X:
- Keadilan Sosial: Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan anggaran tetap berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya golongan yang rentan.
- Transparansi: Semua kebijakan pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan keterbukaan agar rakyat bisa memahami dan mengawasi jalannya pemerintahan.
- Keberlanjutan: Langkah efisiensi harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang, menjaga pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.
Solusi Partai X:
- Efisiensi Tanpa Mengorbankan Sektor Penting: Efisiensi anggaran seharusnya dilakukan tanpa memotong anggaran untuk sektor-sektor yang vital seperti pendidikan dan kesehatan.
- Diversifikasi Sumber Pendanaan: Pemerintah harus mengeksplorasi berbagai sumber pendanaan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari sumber yang fluktuatif seperti minyak.
- Peningkatan Pengawasan Penggunaan Anggaran: Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran harus diperkuat agar tidak ada pemborosan dalam pengeluaran negara.
Kesimpulan
Pemerintah Indonesia perlu menghadapi tantangan global yang memengaruhi perekonomian domestik, seperti fluktuasi harga minyak dunia. Langkah efisiensi anggaran yang direncanakan oleh Kemenkeu harus dilaksanakan dengan bijaksana dan hati-hati agar tidak mengorbankan kualitas layanan publik yang sangat dibutuhkan rakyat. Partai X mengingatkan bahwa kebijakan pengelolaan anggaran harus selalu didasarkan pada prinsip keadilan sosial, transparansi, dan keberlanjutan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil memberikan manfaat jangka panjang dan tidak membebani rakyat.
