beritax.id – Hubungan antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran adalah salah satu konflik geopolitik paling panjang dan kompleks sejak era modern. Permusuhan ini bermula dari Revolusi Islam 1979 dan krisis sandera Kedutaan Besar AS di Teheran, yang secara simbolis membalik hubungan kedua negara dari sekutu menjadi rival abadi.
Selama dekade berikutnya, ketegangan memuncak melalui berbagai bentuk konfrontasi:
- Sanksi ekonomi bertahun-tahun terhadap Iran terkait program nuklir dan dukungan Iran pada kelompok militan di kawasan.
- Penembakan drone yang menewaskan Jenderal Qasem Soleimani (2020), memicu serangan balasan Iran terhadap pasukan AS di Irak.
- Keluar AS dari kesepakatan nuklir (JCPOA) pada 2018, yang mengakhiri satu-satunya periode mereda hubungan dan memicu pemulihan sanksi keras.
- Perundingan 2025–2026 yang gagal, diikuti eskalasi militer dengan serangan udara terhadap fasilitas nuklir Iran.
Pada hari Sabtu, 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara besar‑besaran terhadap Iran, menargetkan fasilitas strategis termasuk bunker komando, peluncur rudal, dan infrastruktur militer lainnya, sebagai bagian dari operasi gabungan yang memicu eskalasi konflik langsung.
Akibatnya ratusan orang tewas, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan memunculkan kekhawatiran krisis global, di antaranya harga minyak melonjak, ketidakstabilan regional meningkat, dan kecaman dari negara-negara Global South terhadap agresi unilateral tersebut. Serangan ini kemudian diikuti oleh balasan Iran ke wilayah musuh di kawasan Timur Tengah.
Pernyataan Cak Nun yang Dianggap “Ramalan”
Pada Februari 2012, dalam forum Maiyah, Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) mengatakan bahwa suatu hari Iran akan diserang oleh Israel dan Amerika, sementara Arab Saudi akan berada di pihak Israel. Lalu ia bertanya, “Indonesia membela yang mana?”
Itu bukan ramalan mistik. Itu pembacaan pola kekuasaan global.
Cak Nun melihat konflik bukan sebagai soal agama atau kebijakan teknis, tetapi benturan struktur peradaban. Ia menyebut hanya dua negara yang punya kekuatan vertikal solid: Iran dan China.
Solid vertikal berarti ideologi, pemerintahan, dan arah negara selaras dari atas sampai bawah. Tidak mudah digoyang propaganda, tekanan ekonomi, atau rekayasa opini.
Dalam kerangka itu, jika suatu negara tidak bisa dilemahkan lewat pasar, budaya, dan regulasi, maka tekanan naik ke level militer. Serangan bukan awal, tapi tahap terakhir.
Artinya, serangan terhadap Iran justru menunjukkan bahwa penetrasi sebelumnya tidak berhasil.
Negara dengan struktur ideologis kuat tidak otomatis runtuh karena tekanan luar. Biasanya yang terjadi justru konsolidasi internal menguat. Ancaman eksternal mempertebal kohesi nasional.
Dalam sudut pandang ini, serangan bukan akhir Iran. Bisa jadi itu justru memperkeras soliditasnya.
Tiga Tahapan Penjajahan
Cak Nun kerap menjelaskan tiga tahapan penjajahan peradaban:
- Penjajahan Militer Teritorial
Invasi langsung dan pendudukan fisik. - Penjajahan Nilai dan Pasar
Penetrasi budaya, ekonomi bebas, fragmentasi identitas. - Penjajahan Regulasi
Pembentukan sistem hukum dan aturan yang membuat dominasi tampak legal dan wajar.
Jika menggunakan kerangka ini, konflik Amerika–Iran bisa dibaca sebagai proses bertahap. Ketika penetrasi nilai dan regulasi tidak berhasil sepenuhnya, tekanan bergeser ke bentuk militer.
Ayatullah Ali Khamenei pernah menegaskan bahwa masalah dengan Amerika bukan sekadar soal nuklir. Menurutnya, jika Iran memberikan satu konsesi, tuntutan akan terus bertambah: perubahan undang-undang, penghentian industri pertahanan, hingga transformasi arah negara.
Artinya, yang dipertaruhkan bukan satu kebijakan, melainkan struktur kedaulatan itu sendiri.
Indonesia Mau Jadi Mediator?
Pemerintah Indonesia menyatakan siap menjadi mediator konflik Amerika–Iran. Presiden Prabowo Subianto bahkan menyatakan kesiapan jika diminta kedua pihak. Secara prinsip, ini sejalan dengan politik luar negeri bebas-aktif.
Tapi realitas geopolitik tidak sesederhana niat baik.
Kalau ada singa dan harimau sedang bertarung, mustahil Hamtaro bisa berdiri di tengah dan berkata, “sudah ya, damai.” Dengan kata lain Mediator harus punya bobot, leverage, dan daya tawar. Dan faktanya, Indonesia saat ini tidak berada pada posisi kekuatan struktural untuk memaksa dua kekuatan besar duduk setara.
Kenapa Indonesia “Tidak Layak” Jadi Mediator?
Dalam kerangka tiga tahap penjajahan:
- Militer
- Nilai & pasar
- Regulasi
Iran relatif tahan pada tahap kedua dan ketiga. Ideologi negara solid. Regulasi tidak mudah dikendalikan. Industri pertahanan mandiri. Maka ketika penetrasi nilai dan regulasi gagal, tekanan naik ke tahap pertama: militer.
Itulah sebabnya konflik terhadap Iran berbentuk serangan langsung.
Sebaliknya, Indonesia?
Tahap kedua saja belum lolos. Polarisasi identitas tajam. Energi publik habis untuk konflik horizontal. Orientasi pada tujuan negara juga melemah. Di bidang ekonomi, tekanan pasar bebas membuat ruang kebijakan tidak sepenuhnya otonom. Saat ada tekanan tarif atau negosiasi timpang, pilihan kita sempit.
Tahap ketiga lebih serius. Penjajahan regulasi bekerja halus. Aturan sah secara formal, tapi membuka ruang konsentrasi kekuasaan dan distribusi sumber daya yang tidak proporsional. Kebijakan strategis besar seperti PSN, KEK, BGN, cukup disandarkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 tentang kekuasaan pemerintahan Presiden.
Secara formal sah. Secara tata kelola, menimbulkan pertanyaan.
Kalau begitu, dengan kondisi internal seperti ini, berani-beraninya Indonesia menawarkan diri menjadi mediator? Mediator bukan soal niat. Mediator soal posisi. Dan posisi Indonesia hari ini belum cukup kuat untuk berdiri di antara dua kekuatan besar yang sedang bertarung.
Solusi Pembebasan Peradaban
Jika persoalannya adalah dominasi nilai, pasar, dan regulasi, maka ada tiga jalan pembebasan yang bisa dilakukan Indonesia jika mau jadi mediator atau bahkan negara nomor satu di dunia, diantaranya:
- Kembali ke ilmu tauhid. Bukan sekadar ibadah ritual tapi kesadaran bahwa kekuasaan tertinggi bukan pada negara, bukan pada pasar, bukan pada kekuatan global, tetapi pada Tuhan.
- Pemaknaan dan Penerapan Nilai Pancasila
- Perubahan Struktur Ketatanegaraan dan UUD 1945
Tanpa itu, Indonesia akan terus berada di tahap kedua dan ketiga penjajahan tanpa pernah sadar bahwa dirinya sedang dikendalikan. Dan negara yang belum merdeka secara struktur, sulit berbicara tentang mendamaikan konflik peradaban global.
