beritax.id – Jaksa Agung ST Burhanuddin menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam penegakan hukum di Indonesia. Ia meminta agar jajaran Kejaksaan Republik Indonesia tidak terjebak dalam pola kerja reaktif dan bertransformasi menjadi institusi yang proaktif, berpegang pada supremasi hukum. Burhanuddin mengungkapkan bahwa fenomena “no viral, no justice” yang belakangan muncul menunjukkan adanya masalah dalam pendekatan penegakan hukum yang bergantung pada opini publik.
“Kami ingin memastikan bahwa Kejaksaan tidak terjebak dalam pola kerja reaktif. Kejaksaan harus bertransformasi menjadi institusi yang proaktif dan konsisten pada supremasi hukum tanpa harus menunggu legitimasi dari opini publik,” ujar Burhanuddin dalam rapat kerja virtual yang diikuti oleh seluruh jajaran Kejaksaan RI pada Kamis, (12/3/2026).
Pernyataan ini menggambarkan keinginan Jaksa Agung untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan dengan objektivitas dan transparansi. Tanpa dipengaruhi oleh dorongan atau tekanan yang datang dari luar institusi. Dalam kesempatan yang sama, Burhanuddin juga menyoroti masalah dalam penanganan perkara dan pentingnya peningkatan penguasaan substansi hukum oleh setiap aparat kejaksaan.
Menjaga Integritas dan Akuntabilitas Hukum
Burhanuddin mengingatkan agar Kejaksaan terus menjaga integritasnya, terlebih dengan mendekatnya perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Ia menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi oknum yang berkhianat pada sumpah jabatan. Jaksa, menurutnya, bukanlah alat transaksional atau sarana pemeras masyarakat.
“Jaksa bukanlah alat transaksional maupun sarana pemeras masyarakat. Tidak akan ada toleransi bagi oknum yang berkhianat pada sumpah jabatan,” tegas Jaksa Agung.
Dengan peringatan ini, Burhanuddin berharap bahwa seluruh jajaran Kejaksaan dapat terus meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya penerapan asas Dominus Litis secara profesional dan akuntabel, yang harus dijalankan. Adapun untuk memastikan keadilan yang objektif bahkan dalam situasi yang tidak mendapat sorotan publik.
Tanggapan Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra
Anggota Majelis Tinggi Partai X dan Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, memberikan tanggapannya terkait dengan pernyataan Jaksa Agung. Prayogi menegaskan bahwa penegakan hukum yang transparan dan profesional adalah langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum negara.
“Keadilan yang transparan dan akuntabel adalah dasar dari sistem hukum yang sehat. Kejaksaan harus memastikan bahwa setiap tindakan mereka berbasis pada keadilan dan sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Prayogi.
Prayogi juga menekankan bahwa hukum tidak hanya harus ditegakkan dengan tegas. Tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk memperoleh keadilan tanpa diskriminasi. “Kejaksaan harus menjadi teladan dalam menegakkan hukum dengan integritas, tanpa terpengaruh oleh kepentingan atau kelompok tertentu,” tambah Prayogi.
Prinsip Partai X dalam Penegakan Hukum
Partai X selalu menekankan pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga transparan, tanpa adanya tekanan dari luar yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan hukum. Partai X meyakini bahwa institusi hukum, seperti Kejaksaan, harus memiliki integritas yang kuat agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tanpa celah bagi penyalahgunaan kekuasaan.
Solusi Partai X untuk Peningkatan Penegakan Hukum
- Transparansi dalam Proses Hukum – Mendorong transparansi dalam setiap proses hukum yang dijalani, baik di tingkat penyidikan maupun pengadilan.
- Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum – Meningkatkan integritas di kalangan aparat penegak hukum dengan memberikan pelatihan dan pengawasan yang lebih ketat.
- Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Keadilan – Memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status sosial atau pemerintahan, dapat mengakses keadilan dengan mudah dan tanpa hambatan.
Kesimpulan
Pernyataan Jaksa Agung mengenai pentingnya menghindari pola kerja reaktif dan memastikan penegakan hukum berjalan secara proaktif dan transparan adalah langkah yang sangat relevan dalam menjaga marwah keadilan di Indonesia. Dengan adanya integritas dan keadilan yang terjaga, masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap institusi hukum negara. Partai X mendukung upaya tersebut dan menekankan bahwa penegakan hukum harus selalu mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas.
