beritax.id – Dalam dunia teknologi, prinsip sederhana mengajarkan bahwa jika input benar tetapi output salah, masalahnya terletak pada prosesornya. Prinsip ini sangat relevan untuk melihat ketatanegaraan Indonesia saat ini. Input dalam konstitusi Indonesia sudah sangat jelas, namun output yang dihasilkan sering kali tidak sesuai dengan tujuan negara yang telah ditetapkan. Fenomena ini merupakan contoh dari “konstitusi salah mesin.”
Konstitusi Indonesia, yang tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), merumuskan tujuan negara dengan sangat jelas. Tujuan ini antara lain untuk melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian dan keadilan sosial. Tujuan ini pada dasarnya menggambarkan cita-cita Indonesia sebagai negara yang adil, sejahtera, cerdas, dan berdaulat.
Namun, setelah lebih dari tujuh dekade kemerdekaan, realitas yang muncul sering kali menunjukkan kondisi yang berbeda. Ketimpangan ekonomi, ketidakmerataan pendidikan, serta polarisasi kekuasaan yang tajam adalah masalah yang masih ada. Dalam tatanan global, posisi Indonesia juga belum sepenuhnya mencerminkan potensi besarnya.
Konstitusi Salah Mesin: Mengapa Tujuan Negara Tidak Tercapai?
Pertanyaan yang muncul adalah: jika tujuan negara sudah jelas, mengapa output yang dirasakan rakyat sering kali berbeda? Jawaban yang paling logis adalah pada sistem konstitusi yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Konstitusi Indonesia adalah input yang jelas dan ideal, namun sistem pemerintahan yang ada, atau “mesin konstitusi,” sering kali gagal menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan tersebut. Inilah yang disebut dengan “konstitusi salah mesin.”
Perubahan-perubahan besar yang terjadi melalui amandemen UUD NRI 1945 telah membawa dampak signifikan pada sistem ketatanegaraan. Salah satunya adalah perubahan pada konsep kedaulatan rakyat. Pada naskah asli UUD, kedaulatan rakyat dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang merupakan representasi langsung rakyat. Namun, amandemen mengubah rumusan tersebut sehingga kedaulatan rakyat hanya dijalankan menurut Undang-Undang Dasar tanpa penunjukan lembaga yang jelas untuk mengeksekusinya. Hal ini memungkinkan pengaruh kuat dari partai politik dalam mengatur ruang kedaulatan rakyat.
Selain itu, pemilihan presiden yang dilaksanakan secara langsung memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin, namun tetap bergantung pada partai politik sebagai lembaga yang mengusulkan pasangan calon. Ini menempatkan partai politik sebagai pengendali utama dalam proses rekrutmen kepemimpinan nasional. Dalam hal ini, rakyat memang memilih, tetapi pilihan yang tersedia sudah ditentukan oleh struktur partai.
Mengembalikan Fungsi Konstitusi: Solusi untuk Perbaikan Sistem Negara
Jika konstitusi sudah jelas dan ideal, mengapa output yang dihasilkan justru berlawanan dengan tujuan negara? Penyebabnya adalah mesin konstitusi yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan pada sistem ketatanegaraan agar dapat menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan negara.
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Negara harus kembali berfokus pada fungsi utamanya untuk melindungi dan melayani rakyat, bukan hanya kepentingan segelintir pihak atau kelompok pemerintahan. Konstitusi harus berfungsi sebagai alat yang memfasilitasi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Solusi: Memperbaiki Mesin Konstitusi
Partai X menawarkan beberapa solusi konkret untuk memperbaiki “mesin konstitusi” yang ada, agar tujuan negara tercapai:
- Reformasi Pemilihan Umum: Pemilihan umum harus lebih menekankan representasi rakyat secara langsung. Sistem ini harus memastikan bahwa pilihan rakyat lebih besar pengaruhnya daripada partai politik.
- Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah: Negara harus lebih bertanggung jawab dalam melayani dan mengatur rakyat. Proses pemerintahan harus lebih transparan dan terbuka bagi rakyat.
- Konsistensi dalam Arah Pembangunan Nasional: Perlu adanya pedoman pembangunan yang berkelanjutan, yang tidak bergantung pada perubahan dari pergantian kepemimpinan. Haluan negara yang jelas dan konsisten harus dikembalikan sebagai pedoman nasional.
Kesimpulan: Mengembalikan Fungsi Konstitusi untuk Kesejahteraan Rakyat
Penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki “mesin konstitusi” yang ada, guna memastikan bahwa tujuan negara tercapai. Konstitusi yang ideal harus dijalankan melalui sistem pemerintahan yang sesuai dan dapat diandalkan. Dengan memperbaiki desain sistem negara, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita untuk menjadi negara yang adil, sejahtera, cerdas, dan berdaulat.
Sebagai penutup, Rinto Setiyawan mengingatkan bahwa meskipun konstitusi Indonesia sudah jelas dan ideal, masalahnya terletak pada sistem yang tidak berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan mendalam dalam desain sistem ketatanegaraan agar negara benar-benar dapat melindungi, melayani, dan mengatur rakyat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam konstitusi.
Perubahan-perubahan ini diharapkan akan memperbaiki “mesin konstitusi” dan membawa Indonesia lebih dekat pada tujuan negara yang telah digariskan dalam UUD NRI 1945.
