beritax.id – Demokrasi Indonesia, yang dibangun untuk menjamin kesejahteraan rakyat, kini tengah terancam oleh praktik korupsi yang merajalela. Korupsi hancurkan demokrasi, bukan hanya merugikan perekonomian negara tetapi juga merusak sendi-sendi utama demokrasi itu sendiri. Ketika sistem demokrasi dikuasai oleh individu atau kelompok dengan kepentingan pribadi, rakyat kehilangan hak mereka untuk menentukan arah negara. Masyarakat menjadi semakin terpinggirkan, dan proses semakin dipengaruhi oleh uang, bukan oleh kepentingan rakyat.
Korupsi sebagai Penyebab Kegagalan Demokrasi
Korupsi di Indonesia telah mengubah demokrasi menjadi sarana untuk memperkaya diri bagi sebagian pejabat. Pemilu, yang seharusnya menjadi jalan bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang amanah dan berintegritas, kini banyak dipengaruhi oleh kekuatan finansial. Ketika praktik uang mengendalikan pemilu, pilihan rakyat menjadi tereduksi. Pejabat yang dipilih bukan berdasarkan kualitas, tetapi berdasarkan seberapa besar uang yang mereka investasikan dalam proses pemerintahan. Ini menciptakan sistem yang tidak adil dan jauh dari semangat demokrasi.
Prayogi R Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X dan Direktur X Institute, menekankan bahwa negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, ketika sistem dan pemerintahan terkontaminasi oleh korupsi, ketiga tugas ini gagal dijalankan dengan baik. Negara malah lebih melayani kepentingan segelintir orang yang memiliki kekuasaan, bukan rakyat yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Dampak Korupsi terhadap Kesejahteraan Rakyat
Korupsi telah menciptakan ketidakadilan yang semakin dalam di masyarakat. Kebijakan yang seharusnya mengarah pada kesejahteraan rakyat sering kali dipengaruhi oleh kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk program-program sosial dan pembangunan infrastruktur, malah dialihkan untuk memperkaya pejabat dan pengusaha tertentu. Akibatnya, rakyat semakin menderita, sementara mereka yang berada di posisi kekuasaan terus memperkokoh kedudukan mereka dengan merugikan negara.
Kebijakan yang tidak transparan dan berorientasi pada keuntungan pribadi ini mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak lagi dihargai. Mereka merasa bahwa pemerintah lebih mengutamakan kepentingan individu-individu kaya daripada kepentingan bersama. Hal ini mengarah pada ketidakpuasan sosial yang dapat memicu ketegangan dan merusak stabilitas negara.
Solusi: Kembali pada Prinsip Negara yang Sejahtera
Untuk memperbaiki kondisi ini, Indonesia perlu kembali pada prinsip dasar negara yang tertuang dalam UUD 1945. Negara harus bertanggung jawab penuh dalam melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Ini bukan hanya soal menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga soal menjaga integritas sistem demokrasi itu sendiri. Pemerintah harus dapat memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil berfokus pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Prinsip Partai X yang dijunjung tinggi, yaitu keberpihakan pada rakyat, sangat relevan dalam solusi ini. Negara harus mengelola kekayaan alam dan sumber daya negara untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya pejabat atau bisnis. Pembangunan ekonomi harus dilakukan secara inklusif, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan merasakan manfaatnya.
Prayogi R Saputra mengingatkan bahwa pemerintahan yang baik harus berlandaskan pada integritas dan akuntabilitas. Untuk itu, perlu ada langkah nyata dalam memberantas korupsi. Salah satunya adalah dengan memperkuat lembaga-lembaga pengawasan yang sudah ada, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta membentuk sistem yang lebih transparan dalam setiap pengambilan keputusan. Selain itu, penting untuk menciptakan sistem yang mendorong partisipasi aktif rakyat dalam proses pemerintahan, agar tidak ada lagi ruang bagi praktik korupsi.
Pendidikan Politik dan Penegakan Hukum
Selain penegakan hukum yang tegas, pendidikan politik menjadi salah satu kunci untuk memperbaiki sistem demokrasi. Masyarakat harus dibekali dengan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka dalam berpartisipasi dalam demokrasi. Pendidikan politik yang baik akan membantu rakyat memahami pentingnya memilih pemimpin berdasarkan kualitas dan bukan berdasarkan kekuatan finansial.
Penegakan hukum terhadap praktik korupsi juga harus dilakukan dengan serius. Setiap pelaku korupsi, baik dari kalangan politisi maupun pejabat, harus dihukum dengan tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tidak ada toleransi untuk korupsi, apapun posisi atau kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku. Jika hal ini dapat diterapkan secara konsisten, maka rakyat akan kembali percaya pada sistem hukum dan demokrasi yang ada.
Kesimpulan: Mewujudkan Demokrasi yang Sehat
Korupsi telah menghancurkan integritas demokrasi Indonesia. Namun, dengan komitmen yang kuat dari seluruh elemen negara, kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki sistem yang rusak ini. Negara harus kembali pada tugas utamanya, yaitu melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Dengan menegakkan prinsip keadilan sosial dan keberpihakan pada rakyat, serta memberantas korupsi dengan tegas, Indonesia dapat membangun demokrasi yang sehat, adil, dan berintegritas.
Demokrasi tanpa integritas hanya akan menciptakan negara yang rapuh dan tidak adil. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak terpengaruh oleh kepentingan segelintir orang yang ingin merusak sistem demokrasi untuk keuntungan pribadi mereka.
