beritax.id – Demokrasi tanpa keadilan mengarah pada situasi di mana kekuasaan hanya menguntungkan segelintir pejabat, bukan rakyat. Ketika pemerintahan berjalan tanpa landasan moral dan tanpa mempertimbangkan kepentingan umum, demokrasi hanya menjadi alat bagi penguasa untuk mempertahankan kekuasaan. Hal ini menyebabkan ketidakadilan sosial yang semakin memperburuk kondisi kehidupan rakyat, terutama kelompok yang rentan.
Pemerintahan yang Tidak Berpihak pada Rakyat
Ketika kebijakan yang diambil tidak mencerminkan suara rakyat, demokrasi hanya menjadi formalitas tanpa substansi. Pemerintahan yang seharusnya melayani kepentingan publik justru lebih cenderung melayani kepentingan pribadi dan kelompok pejabat. Ketidakadilan semakin melebar, karena kebijakan yang dibuat seringkali hanya menguntungkan golongan tertentu dan mengabaikan kebutuhan masyarakat luas.
Tugas Negara yang Terabaikan
Prayogi R Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X, mengingatkan bahwa negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, dalam banyak kasus, tugas-tugas ini sering terabaikan, dan kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Kebijakan yang lebih memihak pada kepentingan para pejabat dan kelompok tertentu menyebabkan semakin banyak ketimpangan sosial.
Solusi untuk Mengembalikan Keadilan dalam Demokrasi
- Reformasi Sistem Pemilihan Umum
Pemilu harus dilakukan dengan transparansi dan keadilan agar tidak ada pihak yang dapat memanfaatkan sistem untuk kepentingan pribadi. Pemilihan yang benar-benar berpihak pada rakyat akan mengurangi dominasi penguasa dalam proses pembuatan kebijakan. - Penguatan Partisipasi Rakyat dalam Pengambilan Keputusan
Rakyat harus diberdayakan untuk lebih berperan dalam pengambilan keputusan, melalui mekanisme partisipasi yang lebih luas dan inklusif. Pemerintah harus membuka ruang bagi masukan dari masyarakat agar kebijakan yang diambil lebih mencerminkan kebutuhan mereka. - Pendidikan Politik dan Kewarganegaraan
Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai demokrasi yang adil dan transparan perlu diperkuat. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. - Penguatan Akuntabilitas Pemerintah
Pemerintah perlu memperbaiki mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Setiap kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat, dengan proses yang dapat diawasi oleh lembaga-lembaga independen.
Demokrasi tanpa keadilan menciptakan ketimpangan sosial yang merugikan rakyat. Negara harus kembali pada tugas utamanya untuk melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum. Reformasi dalam sistem pemilihan, penguatan partisipasi rakyat, dan peningkatan akuntabilitas pemerintah adalah langkah-langkah penting untuk memastikan demokrasi yang lebih adil dan transparan.
