beritax.id – Demokrasi Indonesia tanpa etika kini dipenuhi ketidakberesan, dengan kepentingan pejabat yang mendominasi pengambilan keputusan. Meski rakyat diberi hak suara, kebijakan yang dibuat sering kali lebih memihak pada kelompok pejabat yang mengendalikan pemerintahan dan ekonomi negara. Demokrasi yang seharusnya berorientasi pada keadilan sosial, berubah menjadi alat legitimasi bagi segelintir orang.
Pemimpin yang Mengutamakan Kepentingan Pribadi
Ketika pejabat negara lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat, pemerintah kehilangan arah dan tujuan. Keputusan-keputusan penting yang harusnya didorong oleh kesejahteraan rakyat sering kali terperosok dalam kepentingan pribadi para pemimpin yang mengejar kekuasaan dan keuntungan.
Ketimpangan Sosial yang Meningkat
Akibat dari kekuasaan yang dikuasai oleh pejabat yang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, ketimpangan sosial dan ekonomi semakin membesar. Rakyat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari kemajuan ekonomi, justru semakin terpuruk dalam kemiskinan. Sumber daya alam yang melimpah hanya dinikmati oleh segelintir orang yang berkuasa.
Solusi untuk Mengembalikan Keberpihakan kepada Rakyat
Untuk mengatasi masalah ini dan memastikan pemerintahan yang lebih adil, beberapa langkah harus diambil:
- Pendidikan Kepemimpinan Beretika: Pemimpin yang baik harus dilatih untuk memegang teguh etika dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Pendidikan kepemimpinan yang menekankan integritas sangat penting untuk mencetak pemimpin yang berkomitmen pada kesejahteraan rakyat.
- Penyusunan Kebijakan yang Mengutamakan Rakyat: Pemerintah harus mendesain kebijakan yang secara langsung memperbaiki kondisi ekonomi rakyat dan mengurangi kesenjangan sosial. Pengambilan keputusan harus dilakukan dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas.
- Pengawasan yang Lebih Ketat terhadap Pejabat Negara: Pengawasan terhadap pejabat negara harus diperkuat untuk memastikan mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan. Lembaga pengawas yang independen harus memiliki wewenang yang lebih besar untuk menilai kinerja pemerintah dan mengambil tindakan jika diperlukan.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat kembali ke jalur yang benar, di mana demokrasi bukan hanya formalitas, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.
