beritax.id— Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jawa Barat menilai perekonomian Jawa Barat pada 2026 masih berpeluang tumbuh meski dihadapkan pada pemangkasan belanja pemerintah daerah dan ketidakpastian global. Menurut Ketua Umum BPD Hipmi Jawa Barat, Radityo Egi Pratama, kekuatan pasar domestik dan aktivitas pengusaha. Hal ini menjadi penopang utama perekonomian di tengah tantangan tersebut.
Peluang Ekonomi Meskipun Ada Pemangkasan Belanja Daerah
Dalam acara Pelantikan Bersama Badan Otonom BPD Hipmi Jawa Barat di DPRD Jawa Barat pada Sabtu (7/2/2026). Egi mengatakan bahwa penyesuaian fiskal daerah, yang mencakup pemotongan transfer ke daerah, akan berdampak pada beberapa sektor. Terutama yang bergantung pada belanja pemerintah. Namun, Egi menegaskan bahwa dampak ini tidak akan menekan perekonomian secara menyeluruh.
“Memang ada konsekuensi dari pemotongan transfer ke daerah. Dampaknya pasti terasa. Tapi di sisi lain, ada penggerak ekonomi dari bawah yang justru menguat,” kata Egi.
Program MBG dan Koperasi Merah Putih Sebagai Penopang Ekonomi Rakyat
Egi mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat berperan penting dalam menjaga perputaran ekonomi di level bawah. Menurutnya, struktur ekonomi Jawa Barat masih ditopang oleh pelaku usaha kecil dan menengah, UMKM. Serta pengusaha pemula yang berperan besar dalam menjaga sirkulasi ekonomi.
“Fondasi ekonomi kita itu pengusaha-pengusaha domestik. Bukan hanya UMKM, tapi juga pengusaha pemula dan yang sedang berkembang. Aktivitas merekalah yang menjaga sirkulasi ekonomi tetap hidup,” ujarnya.
Pertumbuhan Ekonomi Moderat Diharapkan
Meski Jawa Barat tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,32 persen, Egi memperingatkan bahwa capaian tersebut tidak dapat dijadikan patokan untuk 2026. Mengingat adanya perubahan kebijakan fiskal dan dinamika global yang mempengaruhi perekonomian. Hipmi Jawa Barat memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun depan akan berada pada kisaran 2 persen, yang dinilai realistis dalam kondisi saat ini.
“Kalau bisa tumbuh di kisaran 2 persen itu sudah realistis dalam kondisi sekarang. Kalau sampai 2–3 persen tentu sangat baik, tapi perlu dihitung secara hati-hati,” ujar Egi.
Tantangan Global dan Perlunya Kebijakan yang Memperhatikan Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menekankan bahwa tugas negara adalah untuk melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan, seperti MBG dan koperasi Merah Putih, harus berfokus pada kesejahteraan rakyat dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam sistem ekonomi.
Prayogi menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang bijaksana dan inklusif sangat diperlukan. Agar perekonomian di Jawa Barat dapat tumbuh dengan merata, khususnya di kalangan masyarakat yang paling membutuhkan. Kebijakan yang mengutamakan pengusaha lokal dan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui program-program seperti koperasi Merah Putih adalah langkah yang tepat untuk menciptakan pemerataan ekonomi.
Solusi dari Partai X
Sebagai solusi, Partai X mendesak pemerintah untuk:
- Meningkatkan Akses bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah — Memberikan dukungan lebih besar kepada UMKM dan pengusaha pemula agar dapat berkembang lebih baik dan lebih mandiri.
- Mengoptimalkan Program MBG dan Koperasi — Memperkuat implementasi program MBG dan koperasi Merah Putih untuk memastikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.
- Peningkatan Kebijakan Fiskal yang Inklusif — Menyusun kebijakan fiskal yang dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, serta menjamin keberlanjutan program-program sosial yang ada.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perekonomian Jawa Barat dapat terus tumbuh meskipun menghadapi tantangan fiskal dan dinamika global.
