beritax.id– Demokrasi hanya ilusi ketika rakyat tidak memiliki kekuatan dalam proses pembangunan yang seharusnya mereka kendalikan. Meskipun negara menjanjikan pemerintahan yang demokratis, kenyataannya rakyat sering kali terpinggirkan dalam setiap kebijakan pembangunan. Ketika suara rakyat tidak didengar dan kekuasaan hanya dikuasai segelintir pejabat. Maka pembangunan yang seharusnya untuk kesejahteraan bersama justru tidak dapat dirasakan secara merata.
Ketidakberdayaan Rakyat dalam Proses Pembangunan
Proses pembangunan yang seharusnya melibatkan partisipasi rakyat sering kali hanya menjadi agenda yang diputuskan oleh kelompok. Biaya yang tinggi, serta sistem yang mengutamakan kepentingan finansial, menyebabkan hanya sedikit orang yang dapat mengakses jalur pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan pembangunan. Rakyat yang seharusnya menjadi subjek utama dalam proses pembangunan. Adapun kini sering kali terabaikan dan hanya dijadikan objek dari keputusan yang sudah ditentukan oleh pihak yang berkuasa.
Ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan ini membuat banyak rakyat merasa tidak memiliki kekuatan untuk mengubah kondisi mereka. Keputusan-keputusan pembangunan yang tidak melibatkan aspirasi rakyat hanya memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi.
Tugas Negara: Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara itu ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Negara harus bertanggung jawab memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat dan bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang yang berkuasa.
Namun, saat ini negara gagal menjalankan tugas tersebut dengan baik. Pembangunan yang dilaksanakan lebih banyak memihak pada kepentingan para pejabat, sementara rakyat yang seharusnya diuntungkan justru terpinggirkan. Oleh karena itu, tugas negara untuk melindungi, melayani, dan mengatur rakyat harus segera diperbaiki untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata.
Solusi: Mengembalikan Kekuasaan kepada Rakyat dalam Proses Pembangunan
Untuk mengatasi ketimpangan ini, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa proses pembangunan benar-benar mengutamakan partisipasi rakyat. Pemerintah harus membuka ruang yang lebih luas bagi rakyat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Terutama yang menyangkut pembangunan daerah dan kebijakan nasional.
Selain itu, pendidikan yang berbasis pada Pancasila perlu diperkenalkan di tingkat sekolah untuk membentuk kesadaran generasi muda terhadap hak dan tanggung jawab mereka dalam demokrasi. Generasi mendatang harus diajarkan untuk mengerti bahwa pembangunan bukan hanya urusan pemerintah dan pejabat. Tetapi adalah hak rakyat yang harus diperjuangkan bersama.
Partai juga harus kembali pada fungsinya untuk mendidik calon pemimpin yang memiliki komitmen terhadap kesejahteraan rakyat, bukan hanya pada tujuan untuk meraih kekuasaan. Negara harus memastikan bahwa partai berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan memastikan proses pembangunan dilakukan secara adil.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan rakyat dapat kembali memiliki kekuatan dalam proses pembangunan dan negara. Adapun dapat mengembalikan prinsip dasar demokrasi yang berpihak pada rakyat, bukan pada segelintir pejabat yang berkuasa.
