beritax.id– Krisis kedaulatan rakyat semakin tampak nyata dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan negara Indonesia. Meskipun seharusnya rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kebijakan negara. Pada kenyataannya, mereka sering kali menjadi penonton dalam keputusan-keputusan besar yang menentukan nasib bangsa.
Kedaulatan Rakyat yang Terpinggirkan
Proses demokrasi di Indonesia, yang seharusnya memberi ruang bagi rakyat untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka. Sering kali dipengaruhi oleh pejabat yang lebih mendahulukan kepentingan pribadi. Hal ini terlihat dalam berbagai kebijakan yang diambil tanpa melibatkan partisipasi publik yang berarti, baik dalam sektor ekonomi, kebijakan sosial, maupun pembangunan infrastruktur. Meskipun negara mengklaim diri sebagai demokrasi. Banyak keputusan yang seharusnya melibatkan rakyat malah dikuasai oleh segelintir orang atau kelompok yang berkuasa.
Kasus terbaru yang mengungkapkan pengaruh korporasi global dalam kebijakan negara semakin memperparah krisis kedaulatan rakyat. Alih-alih memperjuangkan kesejahteraan rakyat, kebijakan ekonomi dan pajak sering kali berpihak pada kepentingan pejabat. Adapun baik dari kalangan pejabat atau korporasi besar. Kondisi ini menjadikan rakyat hanya sebagai penonton yang terpinggirkan dalam proses pembangunan.
Tugas Negara yang Harus Dilaksanakan
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara itu ada tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Namun, pada kenyataannya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah sering kali tidak mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Rakyat yang seharusnya menjadi subjek dalam pembangunan malah sering dipinggirkan dan kehilangan akses untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada hidup mereka.
Solusi Mengatasi Krisis Kedaulatan Rakyat
- Peningkatan Partisipasi Rakyat dalam Pengambilan Keputusan
Negara harus menciptakan saluran yang lebih inklusif untuk partisipasi publik. Hal yang memungkinkan rakyat memberikan masukan pada setiap kebijakan yang diambil. Hal ini bisa dilakukan dengan memperkuat mekanisme konsultasi publik dan musyawarah. - Reformasi Pemilu untuk Meningkatkan Keterwakilan
Sistem pemilu harus diperbaiki agar lebih representatif dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi mereka, bukan hanya pejabat atau korporasi besar. - Pemberdayaan Masyarakat Melalui Edukasi Pemerintahan
Edukasi pemerintahan yang lebih masif perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dalam sistem demokrasi. Masyarakat harus diberdayakan untuk dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. - Pengawasan yang Lebih Ketat Terhadap Pejabat dan Korporasi
Pengawasan terhadap kebijakan yang melibatkan pihak-pihak pejabat dan korporasi harus lebih ketat. Pemberian insentif atau kebijakan yang merugikan rakyat harus dicegah dan diawasi oleh badan pengawas independen.
Penutup: Mewujudkan Kedaulatan Rakyat yang Sejati
Krisis kedaulatan rakyat hanya bisa diatasi jika pemerintah dan seluruh elemen masyarakat bekerja bersama untuk memperkuat prinsip demokrasi yang seharusnya memprioritaskan kepentingan rakyat. Negara harus menegaskan kembali komitmennya untuk melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan cara yang adil, transparan, dan inklusif. Dengan langkah-langkah reformasi yang tepat, Indonesia bisa menciptakan pemerintahan yang lebih baik, yang benar-benar mewakili kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya segelintir pejabat.
