beritax.id – Ketimpangan dalam demokrasi Indonesia semakin jelas terlihat meskipun sistem ini seharusnya menyatukan seluruh rakyat. Demokrasi yang dijalankan saat ini lebih mengutamakan prosedur formal, namun substansi keadilan dan partisipasi rakyat justru terpinggirkan. Pemilu yang diadakan rutin dan kebebasan berekspresi yang dijamin dalam konstitusi, nyatanya tidak membawa perubahan signifikan dalam kesejahteraan rakyat. Rakyat tetap menjadi pihak yang tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.
Ketimpangan dalam Demokrasi
Di negara demokrasi, rakyat seharusnya memiliki kendali penuh terhadap kebijakan negara. Namun dalam praktiknya, kekuasaan justru terpusat pada segelintir orang, dan rakyat hanya hadir pada pemilu untuk memilih, setelah itu mereka terlupakan. Keputusan besar yang menentukan arah negara sering kali dibuat oleh pejabat, tanpa mendengarkan suara rakyat secara langsung. Ini menciptakan ketimpangan yang semakin melebar, terutama dalam hal ekonomi dan sosial.
Rakyat Sebagai Pemilih, Bukan Pemilik Negara
Rakyat Indonesia seharusnya berperan sebagai pemilik negara, tetapi dalam praktik demokrasi saat ini, mereka hanya dianggap sebagai pemilih dalam pemilu. Setelah pemilu selesai, rakyat tidak lagi memiliki saluran yang efektif untuk mempengaruhi kebijakan negara. Kekuatan rakyat diperkecil hanya pada hak memilih pemimpin, sementara pengambilan keputusan strategis tetap berada di tangan segelintir pejabat yang tidak selalu mewakili kepentingan rakyat.
Peran Partai Politik dalam Demokrasi yang Tidak Adil
Partai politik yang seharusnya menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah, sering kali justru menjadi filter kekuasaan yang menghalangi partisipasi rakyat. Dengan sistem kaderisasi tertutup dan pembiayaan yang mahal, partai politik sering kali lebih memprioritaskan kepentingan mereka sendiri daripada memperjuangkan aspirasi rakyat. Demokrasi yang terjadi menjadi semakin terjauh dari rakyat, dan mereka hanya menjadi penonton dalam proses pengambilan keputusan.
Solusi: Menyusun Ulang Struktur Pemerintahan
Untuk mengatasi ketimpangan ini, Indonesia harus melakukan reformasi struktural dalam sistem pemerintahan. MPR harus dikembalikan pada fungsinya sebagai representasi langsung dari rakyat. Sistem demokrasi juga harus diubah untuk memungkinkan rakyat lebih terlibat dalam pengambilan kebijakan strategis, bukan hanya menjadi pemilih. Pemberdayaan partisipasi rakyat yang lebih substansial dapat menciptakan pemerintahan yang lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Demokrasi Indonesia harus direformasi agar lebih berfokus pada keadilan dan keterlibatan aktif rakyat. Tanpa itu, ketimpangan dalam pemerintahan akan terus berlanjut. Rakyat akan tetap terpinggirkan, dan demokrasi hanya menjadi formalitas tanpa substansi. Reforma struktural adalah kunci untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia benar-benar berfungsi untuk kesejahteraan rakyat.
