beritax.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Kementerian Keuangan untuk memprioritaskan pembayaran Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) status tunda bayar senilai lebih dari Rp 1 triliun ke kas daerah Pemprov Jabar. Ia mengaku pihaknya sudah mengirim surat ke Kementerian Keuangan.
“Kita sudah berkirim surat, sudah berkirim surat untuk ada prioritas yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan terhadap pembayaran yang ditunda untuk Jawa Barat,” kata Dedi, seusai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Pentingnya Pencairan TKD Sebagai Stimulus Pembangunan
Dedi menjelaskan, saat ini pola penyaluran TKD untuk Jawa Barat masih menggunakan skema lama. Ia menyebut pemerintah pusat sudah mengakui adanya dana bagi hasil yang belum dibayarkan (tunda bayar) dan kini tercatat sebagai piutang.
“Jabar misalnya untuk TKD kan sudah ada pengakuan dari pernyataan tunda bayar dan itu menjadi piutang pemerintah pusat Rp 1 triliun lebih,” ujar Dedi. Dana tersebut penting segera dicairkan sebagai stimulus pembangunan daerah.
Sektor Prioritas yang Harus Segera Didanai
Dedi merinci empat sektor prioritas yang mendesak untuk didanai anggaran tersebut:
- Pemenuhan akses pendidikan menengah.
- Penyediaan air bersih bagi warga.
- Memenuhi kebutuhan infrastruktur jalan.
- Memenuhi kebutuhan irigasi untuk peningkatan ketahanan pangan dan energi.
Pemangkasan TKD dalam APBN 2026 telah menimbulkan reaksi dari sejumlah kepala daerah. Dana TKD memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan mengurangi ketimpangan fiskal antar wilayah. Namun, dalam rencana kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memangkas dana TKD dalam APBN 2026.
Pentingnya Kejelasan Pencairan Dana untuk Rakyat
Dedi Mulyadi menegaskan, pencairan TKD harus segera dilakukan untuk memastikan bahwa dana tersebut sampai ke rakyat dan mendukung pembangunan daerah yang sedang berjalan. Pemangkasan yang terjadi tidak boleh menghambat upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh rakyat.
Prinsip Partai X dalam Pengelolaan Dana Transfer Daerah
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R Saputra, mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Dalam hal ini, negara harus memastikan bahwa alokasi dana yang telah ditentukan. Termasuk TKD, diterima dengan adil oleh daerah dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Solusi Partai X untuk Memperbaiki Pengelolaan Dana Daerah
Partai X mengusulkan beberapa solusi untuk memperbaiki pengelolaan Dana Transfer Keuangan Daerah:
- Meningkatkan transparansi dalam pengalokasian dan pencairan dana daerah.
- Mendorong pemerataan alokasi dana antar daerah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan.
- Memastikan dana yang diterima daerah digunakan secara efisien dan tepat sasaran untuk kebutuhan rakyat.
- Meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan penggunaan TKD dalam pembangunan.
Partai X mendukung upaya Gubernur Jawa Barat untuk memastikan pencairan Dana Transfer Keuangan Daerah dan mendesak agar pemerintah pusat segera merealisasikan pembayaran yang tertunda. Kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama, dan dana tersebut harus sampai tepat waktu untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
