beritax.id – Kemajuan tanpa kedaulatan hanya akan membawa ilusi. Pembangunan yang terkesan maju, namun mengorbankan kedaulatan rakyat, tidak akan membawa kesejahteraan yang sesungguhnya. Meskipun Indonesia terus berkembang dalam sektor infrastruktur dan ekonomi, banyak pihak yang meragukan apakah kemajuan tersebut benar-benar dirasakan oleh rakyat. Dalam buku Indonesia Emas 2026, penulis mengungkapkan bahwa kemajuan yang terjadi sering kali hanya berfokus pada angka-angka tanpa melibatkan rakyat dalam keputusan strategis.
Kemajuan Palsu di Balik Pembangunan Infrastruktur
Buku tersebut mengkritisi pembangunan infrastruktur yang besar-besaran yang dilakukan pemerintah, yang sering kali tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan, jembatan, dan bandara sering kali diputuskan tanpa melibatkan masyarakat setempat. Meskipun terlihat sebagai pencapaian kemajuan, proyek ini sering kali tidak memberikan manfaat langsung bagi mereka yang paling membutuhkan.
Lebih buruk lagi, dalam beberapa kasus, pembangunan infrastruktur justru merugikan rakyat. Penggusuran paksa yang tidak disertai dengan ganti rugi yang layak menjadi salah satu contoh nyata dari pembangunan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Ini menunjukkan bagaimana kemajuan tanpa kedaulatan hanya mengarah pada ketidakadilan.
Penyamaan Negara dan Pemerintah yang Mengabaikan Rakyat
Salah satu akar permasalahan dalam proses ini adalah penyamaan antara negara dan pemerintah. Negara seharusnya menjadi milik rakyat, tetapi dalam kenyataannya, negara sering dianggap sebagai milik pemerintah yang sedang berkuasa. Ketika pemerintah menganggap dirinya sebagai penguasa negara, kebijakan yang diambil lebih mengutamakan kepentingan pemerintah, bukan kepentingan rakyat.
Kritik terhadap kebijakan pemerintah sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap negara. Padahal negara seharusnya lebih besar dari pemerintah yang sedang berkuasa. Ketika negara disamakan dengan pemerintah, rakyat kehilangan suaranya dalam proses pengambilan keputusan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka.
Solusi: Memulihkan Kedaulatan Rakyat
Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada reformasi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Pertama, kedaulatan rakyat harus dipulihkan dengan melibatkan mereka dalam setiap proses pengambilan keputusan. Salah satu langkah penting adalah mengembalikan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat dalam menetapkan kebijakan strategis.
Pemerintah juga harus kembali berfungsi sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai penguasa negara. Pemerintah harus menjalankan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan segelintir pejabat yang berkuasa. Dengan demikian, rakyat akan memiliki peran lebih besar dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil selalu berpihak pada kesejahteraan mereka.
Menuju Indonesia Emas yang Berdaulat
Kemajuan tanpa kedaulatan hanya akan menciptakan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, untuk mencapai Indonesia Emas 2026, perubahan struktural sangat dibutuhkan. Rakyat harus dilibatkan dalam setiap keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, termasuk dalam pembangunan infrastruktur.
Indonesia Emas bukan sekadar tentang pembangunan yang terlihat megah, tetapi tentang bagaimana kemajuan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh rakyat. Hanya dengan memulihkan kedaulatan rakyat, Indonesia bisa mencapai kemajuan yang sejati dan berkeadilan.
