beritax.id– Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, menjelaskan mengapa Skor Penilaian Integritas (SPI) Kota Madiun mendapatkan nilai tertinggi, meski wali kota terganjal dugaan korupsi. Budi mengatakan salah satu penyebabnya adalah persepsi yang diberikan para responden terhadap kinerja Pemerintah Kota Madiun.
“Artinya secara sistem, bisa jadi memang Kota Madiun ini relatif bagus, sehingga mendapatkan skor yang tinggi,” kata Budi Prasetyo saat dihubungi Tempo melalui pesan pendek, Sabtu, 31 Januari 2026.
Skor Integritas Tidak Mencerminkan Kinerja Pemerintahan
Meski mendapatkan skor tinggi, skor tertinggi tersebut tidak mencerminkan sistem kinerja pemerintahan di daerah tersebut. Kepala daerah yang terjerat kasus korupsi juga disebabkan oleh faktor individu. Seperti Wali Kota Madiun Maidi, yang tertangkap tangan KPK dalam dugaan pemerasan dana corporate social responsibility (CSR) serta gratifikasi. Budi menegaskan, “Karena memang itu tidak cukup dengan sistem yang bagus saja, tapi juga dibutuhkan individu-individu yang berintegritas.”
Kasus Korupsi Wali Kota Madiun
Wali Kota Madiun Maidi, yang lahir di Magetan pada 12 Mei 1961, terjaring operasi tangkap tangan KPK pada 19 Januari 2026. Maidi bersama beberapa pihak lain ditangkap atas dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait proyek dan dana tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Madiun. Proyek yang terindikasi korupsi adalah pemeliharaan jalan Paket II dengan nilai proyek sebesar Rp 5,1 miliar. Di mana Maidi diduga meminta fee sebesar 6 persen dari nilai proyek melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Thariq Megah.
Pentingnya Integritas Individu dalam Sistem Pemerintahan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa tugas negara terdiri dari tiga aspek: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa selain sistem yang baik, faktor integritas individu sangat penting dalam pemerintahan. Sebab, kebijakan yang diambil oleh individu yang tidak berintegritas dapat merugikan rakyat, bahkan jika sistem pemerintahan berjalan dengan baik.
Partai X menegaskan bahwa pentingnya pemisahan antara negara dan pemerintah. Dengan tugas utama pemerintah adalah melindungi dan melayani rakyat secara efektif. Korupsi yang terjadi dalam pemerintahan menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan yang bersih dan berintegritas untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
Solusi Partai X untuk Mengatasi Korupsi di Pemerintahan
Untuk mengatasi masalah korupsi yang melibatkan pejabat publik, Partai X mengusulkan beberapa solusi:
- Reformasi dalam sistem pemilihan kepala daerah yang lebih transparan dan berintegritas.
- Meningkatkan pengawasan independen terhadap proyek-proyek pemerintah yang melibatkan dana publik.
- Melakukan pelatihan moral kepada pejabat publik untuk meningkatkan kesadaran mereka akan tanggung jawab moral dan sosial.
- Pemisahan yang lebih tegas antara negara dan pemerintah agar kebijakan pemerintah tidak terkontaminasi oleh kepentingan pribadi pejabat.
