beritax.id – Korporasi global menguasai perekonomian dunia, bukan hanya melalui pengendalian pasar tetapi juga dengan dominasi kebijakan negara. Perusahaan besar kini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi dan fiskal di banyak negara. Mereka menggunakan lobi pemerintahan, penghindaran pajak, dan pengaturan pasar untuk mempertahankan keuntungan mereka, sering kali merugikan kesejahteraan rakyat. Dominasi ini menciptakan ketimpangan ekonomi, di mana kepentingan korporasi lebih diperhatikan daripada kebutuhan masyarakat.
Pengendalian Pasar oleh Korporasi Global
Korporasi global memiliki kontrol besar atas pasar, mengatur harga dan distribusi barang serta jasa. Mereka sering menggunakan kekuatan finansial mereka untuk mendominasi industri tertentu, mengeksploitasi sumber daya alam, dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan pengaruh besar di pasar internasional, mereka dapat memanipulasi harga dan mengurangi persaingan, yang berakibat pada keterbatasan pilihan dan harga yang lebih tinggi bagi konsumen.
Korporasi global juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan negara melalui lobi, sumbangan, dan negosiasi perjanjian perdagangan internasional. Penghindaran pajak dan insentif pajak yang diberikan kepada mereka semakin memperburuk ketimpangan. Negara-negara sering kali tidak mampu melawan tekanan ini, sehingga kebijakan yang diambil lebih menguntungkan korporasi daripada rakyatnya.
Tanggapan Prayogi R Saputra: Tugas Negara untuk Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat
Prayogi R Saputra, Anggota Majelis Tinggi Partai X, menegaskan bahwa tugas negara adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Negara harus bisa mengatur perekonomian tanpa terpengaruh oleh kepentingan korporasi besar. Pemerintah harus memastikan kebijakan ekonomi dan fiskal berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menguntungkan perusahaan besar atau investor asing.
Solusi untuk Mengatasi Dominasi Korporasi Global dalam Perekonomian
- Peningkatan Regulasi untuk Penghindaran Pajak
Pemerintah perlu memperkenalkan regulasi yang lebih ketat untuk mengurangi penghindaran pajak oleh korporasi besar. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik penghindaran pajak sangat diperlukan. - Memperkuat Kedaulatan Ekonomi Negara
Negara harus memperkuat kedaulatan ekonomi dengan membuat kebijakan yang mengutamakan kepentingan domestik. Kebijakan ekonomi harus disesuaikan dengan kebutuhan rakyat, bukan hanya dengan tuntutan pasar global. - Reformasi Sistem Pajak untuk Meningkatkan Keadilan
Pemerintah harus merumuskan sistem pajak yang lebih adil, dengan menargetkan pajak yang lebih tinggi pada korporasi besar. Pajak yang lebih progresif akan membantu mendanai program pembangunan sosial dan infrastruktur. - Peningkatan Transparansi dalam Perdagangan Internasional
Negara harus mendorong transparansi dalam perjanjian perdagangan internasional dan pengelolaan sumber daya alam. Setiap kesepakatan yang dibuat harus jelas manfaatnya bagi rakyat dan tidak hanya menguntungkan perusahaan besar. - Pemberdayaan UMKM untuk Mengurangi Ketergantungan pada Korporasi Global
Negara harus mendukung UMKM agar tidak tergantung pada korporasi besar. Penyediaan insentif dan akses pasar yang lebih luas bagi UMKM akan meningkatkan daya saing domestik dan mengurangi dominasi korporasi global.
Penutup: Menjaga Kesejahteraan Rakyat dari Dominasi Korporasi Global
Korporasi global yang menguasai pasar dan kebijakan negara semakin memperburuk ketimpangan ekonomi. Prayogi R Saputra menekankan bahwa negara harus melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan hanya pada perusahaan besar. Dengan langkah-langkah reformasi yang tepat, Indonesia dapat mengurangi dominasi korporasi global dan menciptakan perekonomian yang lebih adil dan berkelanjutan.
