beritax.id – Biaya politik yang terus mahal menjadi salah satu faktor utama yang menggambarkan hilangnya sosok negarawan dalam dunia pemerintahan Indonesia. Proses pemilihan yang semakin mahal dan didominasi oleh uang, semakin mengarah pada sistem yang tidak adil. Di mana hanya mereka yang memiliki kekuatan finansial yang mampu bertarung dalam kekuasaan. Ironisnya, proses ini mengabaikan kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan untuk membawa negara menuju kebaikan dan kesejahteraan rakyat.
Biaya Politik yang Membebani Demokrasi
Tingginya biaya politik saat ini telah menjadi hambatan besar bagi partisipasi masyarakat dalam dunia politik. Pemilu, yang seharusnya menjadi ruang demokrasi untuk memilih pemimpin yang bijaksana dan adil, kini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor materi. Calon pejabat dan politisi semakin bergantung pada dana besar untuk melakukan kampanye, yang tak jarang datang dari pihak-pihak dengan kepentingan tertentu.
Hal ini berisiko menciptakan pemerintahan yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada menyalurkan aspirasi rakyat. Biaya politik yang mahal memicu manipulasi uang, yang pada gilirannya merusak integritas sistem demokrasi dan memperburuk ketimpangan sosial yang sudah ada.
Kehilangan Sosok Negarawan dalam Politik
Ketika biaya politik semakin mahal, kualitas calon pemimpin pun semakin terdegradasi. Dalam sistem politik yang lebih berorientasi pada materi, kualitas dan karakter seorang negarawan sering kali terabaikan. Seorang negarawan, yang seharusnya bijaksana, berwibawa, dan memiliki visi jangka panjang untuk negara. Kini kalah bersaing dengan politisi yang lebih mengandalkan kekuatan uang untuk memperoleh kekuasaan.
Negarawan adalah sosok yang diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi bangsa. Mereka berkomitmen untuk memimpin dengan transparansi, keadilan, dan pengelolaan negara yang benar-benar berpihak pada rakyat. Namun, dengan adanya dominasi biaya politik yang tinggi, para calon pemimpin dengan kualitas tersebut semakin langka dan sulit ditemukan.
Prinsip Negara, Negarawan, dan Pemerintahan
Negara: Negara adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah yang dapat menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat.
Negarawan: Negarawan adalah orang yang bijaksana, berwibawa, visioner, serta ahli dalam ilmu kenegaraan, pemerintahan, dan politik. Mereka berkomitmen pada prinsip dasar kebijakan negara dan memastikan pengelolaan urusan negara dilakukan secara transparan demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah: Pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan oleh seluruh rakyat untuk membuat kebijakan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
Politik: Politik adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk mendapatkan kewenangan dan menjalankannya secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan rakyat.
Kejahatan Politik: Kejahatan politik adalah upaya dan bentuk penyimpangan dalam mendapatkan dan menjalankan kewenangan secara manipulatif, koruptif, dan tertutup, yang digunakan untuk kepentingan sempit dan mengorbankan keadilan serta kesejahteraan rakyat.
Sejahtera: Sejahtera adalah suatu kondisi di mana kebutuhan dasar seseorang atau masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Kebutuhan ini mencakup sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal), pendidikan, dan kesehatan.
Solusi: Kembali pada Sistem Pemilihan yang Adil
Untuk mengatasi masalah biaya politik yang tinggi, sangat penting untuk mengembalikan partai politik pada fungsi utamanya sebagai lembaga yang mendidik calon pejabat pemerintahan yang berkualitas dan berdedikasi pada kesejahteraan rakyat. Sekolah Negarawan yang mendidik calon-calon negarawan dan kepala negara perlu dikembangkan untuk menyiapkan pemimpin yang memahami tanggung jawab mereka terhadap negara dan rakyat, bukan hanya berfokus pada keuntungan pribadi.
Selain itu, sistem pemilihan yang lebih transparan dan berbasis pada kualitas daripada kuantitas perlu diperkenalkan. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memperkenalkan pembatasan terhadap pengeluaran kampanye politik dan memastikan bahwa dana kampanye yang diterima berasal dari sumber yang sah dan transparan. Pemerintah harus memperkuat sistem pengawasan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mewakili kepentingan rakyat.
Dalam jangka panjang, untuk mewujudkan sistem politik yang lebih baik, partai politik harus lebih selektif dalam memilih calon pemimpin yang tidak hanya memiliki kualitas kepemimpinan yang baik, tetapi juga mampu mempertahankan integritas dan komitmennya pada kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, negara bisa memiliki negarawan yang sesungguhnya, bukan sekadar politisi yang mengandalkan kekuatan uang untuk mendapatkan kekuasaan.
