Oleh: Rinto Setiyawan , A.Md., S.H., CTP
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan
beritax.id – Salah satu masalah terbesar dalam kehidupan politik kita bukan terletak pada kurangnya aturan, tetapi pada kekeliruan memahami hubungan paling dasar antara negara, pemerintah, dan politik. Kekeliruan ini begitu mengakar hingga diajarkan secara tidak langsung, bahkan dilembagakan dalam praktik pendidikan, birokrasi, dan demokrasi prosedural hari ini.
Sekolah Negarawan memulai dari satu kritik mendasar: selama ini kita belajar politik tanpa terlebih dahulu memahami negara. Akibatnya, politik tumbuh liar, pemerintah merasa sebagai pemilik negara, dan rakyat direduksi menjadi sekadar legitimasi lima tahunan.
Negara: Entitas Tujuan, Bukan Sekadar Kekuasaan
Menurut Sekolah Negarawan, negara adalah entitas kedaulatan, bukan organisasi kekuasaan. Negara terdiri dari wilayah, rakyat, dan mekanisme kewenangan yang mampu bekerja secara efektif, efisien, dan transparan. Tujuan negara bersifat tetap dan tidak bergantung pada siapa yang berkuasa: menjaga kedaulatan, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat.
Dalam logika ini, negara bukan alat siapa pun. Negara tidak lahir dari pemilu, tidak berpihak pada partai, dan tidak tunduk pada kepentingan jangka pendek. Negara adalah tujuan bersama, bukan arena rebutan.
Inilah titik yang sering diabaikan oleh pendidikan politik formal: negara tidak identik dengan pemerintah.
Pemerintah: Pengelola Mandat, Bukan Wajah Negara
Berbeda dengan negara, pemerintah hanyalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan oleh seluruh rakyat untuk mengelola urusan negara. Pemerintah bekerja atas mandat, bukan atas hak milik. Mandat ini bersifat sementara, terbatas, dan harus dipertanggungjawabkan. Sekolah Negarawan menempatkan pemerintah sebagai operator negara, bukan penentu tujuan negara. Pemerintah boleh berganti, kebijakan boleh berubah, tetapi arah negara tidak boleh diputar sesuka kepentingan elite partai politik.
Ketika pemerintah menyatu dengan negara, dalam bahasa lain, ketika kritik terhadap kebijakan dianggap ancaman terhadap negara, di situlah demokrasi mulai menyimpang.
Politik: Alat untuk Mengelola Pemerintahan
Dalam pemahaman Sekolah Negarawan, politik adalah alat, bukan tujuan. Politik adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk memperoleh kewenangan dan menggunakannya secara efektif, efisien, dan transparan demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Artinya, politik tidak boleh berdiri sendiri. Ia selalu harus tunduk pada tujuan negara. Politik yang tidak menghasilkan keadilan dan kesejahteraan bukanlah politik dalam makna kenegaraan, melainkan penyimpangan dari politik itu sendiri.
Inilah perbedaan mendasar antara politik versi Sekolah Negarawan dan politik yang diajarkan secara praktis hari ini. Pendidikan politik kita banyak mengajarkan cara menang, tetapi tidak mengajarkan untuk apa menang.
Ketika Politik Berubah Menjadi Kejahatan Politik
Sekolah Negarawan memperkenalkan istilah kejahatan politik untuk menjelaskan kondisi ketika politik kehilangan orientasi negara. Kejahatan politik terjadi ketika kewenangan diperoleh atau dijalankan secara manipulatif, koruptif, tertutup, dan digunakan untuk kepentingan sempit. Dalam kondisi ini, demokrasi masih berjalan secara prosedural, tetapi substansinya rusak. Pemilu tetap ada, parlemen tetap bersidang, namun kebijakan tidak lagi berpihak pada kesejahteraan rakyat. Yang terjadi bukan kegagalan individu, melainkan kegagalan desain hubungan negara, pemerintah, dan politik.
Negarawan: Penjaga Hubungan yang Sehat
Di sinilah peran negarawan menjadi krusial. Negarawan adalah mereka yang memahami filosofi negara, struktur ketatanegaraan, dan arah kebijakan jangka panjang. Negarawan tidak selalu harus menjadi pejabat. Ia bisa berada di dalam maupun di luar kekuasaan.
Tugas utama negarawan adalah menjaga agar politik tetap menjadi alat negara, dan pemerintah tetap menjadi pengelola mandat, bukan penguasa negara.
Tanpa negarawan, politik mudah dikuasai oleh logika jangka pendek, sementara pemerintah terjebak dalam kepentingan elektoral dan transaksi kekuasaan.
Aparatur dan Lembaga: Pelayan, Bukan Pemilik
Sekolah Negarawan juga menegaskan pembedaan yang jarang diajarkan secara jelas: lembaga negara berbeda dengan lembaga pemerintah, dan aparatur negara berbeda dengan aparatur pemerintah.
Lembaga negara dibentuk oleh konstitusi untuk menjaga fungsi-fungsi dasar negara. Lembaga pemerintah bekerja di lingkungan eksekutif untuk menjalankan kebijakan. Aparatur negara dan aparatur pemerintah adalah pelaksana profesional mandat rakyat, bukan representasi kekuasaan yang berdiri di atas rakyat.
Ketika pembedaan ini kabur, negara berubah menjadi milik elite birokrasi.
Kesejahteraan sebagai Ukuran Akhir
Seluruh hubungan antara negara, pemerintah, dan politik pada akhirnya harus diukur dengan satu hal: kesejahteraan rakyat. Sejahtera bukan slogan, tetapi kondisi nyata terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.
Jika politik ramai tetapi rakyat tidak sejahtera, maka ada yang salah dalam hubungan ketiganya.
Mengisi Kekosongan Pendidikan Politik
Kerangka hubungan negara, pemerintah, dan politik versi Sekolah Negarawan ini belum pernah diajarkan secara sistematis dalam dunia pendidikan kita. Yang diajarkan adalah hukum positif tanpa filosofi negara, demokrasi prosedural tanpa tujuan, dan politik tanpa etika kenegaraan.
Akibatnya, banyak orang merasa paham politik, tetapi tidak paham negara. Sekolah Negarawan menawarkan satu koreksi nalar: sebelum belajar politik, pahami dulu negara; sebelum berebut jabatan, pahami dulu mandat; dan sebelum bicara demokrasi, pahami dulu tujuan bernegara.
Tanpa itu, politik akan terus kehilangan arah, dan negara akan terus berjalan, tetapi tidak tahu ke mana ia sedang dibawa.
