beritax.id – Penjajahan modern fiskal kini menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Ketergantungan pada kebijakan pajak global mengakibatkan rakyat yang harus menanggung beban fiskal. Sementara itu, korporasi besar, terutama yang mendapat insentif pajak, terus menikmati keuntungan besar tanpa memberi kontribusi yang proporsional terhadap perekonomian nasional. Hal ini memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, memaksa rakyat untuk membayar lebih banyak sementara sektor swasta besar tetap bebas pajak.
Indonesia memberikan berbagai insentif pajak, seperti Tax Holiday, kepada perusahaan multinasional. Namun, insentif ini sering kali tidak memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Sebaliknya, untuk menutupi defisit anggaran, pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Dampaknya, rakyat semakin terbebani, sementara perusahaan besar yang menikmati insentif pajak tetap memperoleh keuntungan tanpa kewajiban pajak yang adil.
Korporasi Bebas Pajak, Rakyat yang Menanggung
Sektor-sektor yang mengandalkan investasi asing, seperti industri nikel dan smelter, terus menguntungkan korporasi besar. Pajak penghasilan badan (PPh) untuk korporasi ini bahkan bisa mencapai 0% melalui fasilitas Tax Holiday. Namun, rakyat harus membayar lebih tinggi melalui PPN yang meningkat, yang membebani daya beli mereka. Ini menunjukkan bagaimana sistem perpajakan saat ini tidak adil, dan menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi beban fiskal.
Ketergantungan pada Standar Pajak Global
Indonesia juga terperangkap dalam ketergantungan terhadap kebijakan pajak yang ditetapkan oleh negara maju melalui organisasi seperti OECD. Dengan mengikuti standar global ini, Indonesia mengurangi kedaulatan fiskalnya, dipaksa untuk mengadopsi kebijakan yang lebih menguntungkan korporasi global. Kebijakan ini sering kali merugikan negara berkembang, karena sebagian besar manfaatnya lebih banyak mengalir ke negara-negara asal investor besar.
Solusi untuk Menyeimbangkan Beban Fiskal
Indonesia perlu mengevaluasi kembali kebijakan insentif pajak yang diberikan kepada perusahaan asing. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi rakyat. Di samping itu, Indonesia harus berani mengejar reformasi pajak yang lebih adil, dengan meningkatkan pajak bagi sektor kaya dan mengurangi beban bagi masyarakat. Perbaikan pengelolaan pajak dan pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk mencegah kebocoran pajak ke luar negeri.
Penjajahan modern fiskal, yang mengutamakan keuntungan korporasi besar, harus dihentikan. Rakyat Indonesia tidak boleh terus menanggung beban fiskal sementara korporasi besar bebas pajak. Pemerintah perlu berkomitmen untuk mengubah kebijakan pajak yang lebih berpihak pada rakyat, dan memastikan bahwa sistem pajak Indonesia lebih adil, transparan, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
