Oleh: Rinto Setiyawan, A.Md., S.H., CTP
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan
beritax.id – Dalam dua dekade terakhir, dunia menyaksikan munculnya kesepakatan besar untuk menyelesaikan tantangan global seperti kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, dan perubahan iklim melalui inisiatif global. Salah satu bentuknya adalah Sustainable Development Goals (SDGs) yang dengan 17 tujuannya seolah menjadi solusi universal bagi umat manusia. Namun, di balik narasi mulia dan bahasa yang menggugah, terdapat pergeseran mendalam dalam makna kedaulatan yang berpotensi mengubah arah pembangunan suatu negara.
Agenda Global dan Pengaruhnya terhadap Kedaulatan Nasional
Secara konstitusional, negara harus menempatkan rakyat sebagai pusat dari kebijakan pembangunan. Namun, SDGs sering kali menjadi instrumen yang memaksa negara-negara berkembang untuk tunduk pada standar global yang ditetapkan di forum internasional. Tanpa kontrol demokratis yang sejati, negara-negara ini menjadi pengikut kebijakan yang ditetapkan oleh pihak luar, sehingga kedaulatan rakyat menjadi terpinggirkan. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, kerap berperan sebagai “policy taker”, bukan “policy maker”.
Dari Manusia sebagai Subjek ke Manusia sebagai Objek
Agenda global ini tidak hanya menggusur kedaulatan, tetapi juga mengubah manusia menjadi sekadar indikator statistik. Kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan diukur dengan angka-angka tanpa mempertimbangkan konteks budaya, nilai lokal, atau aspirasi masyarakat. Dalam logika teknokratis SDGs, pencapaian lebih berfokus pada memenuhi indikator, bukan pada pemberdayaan manusia itu sendiri.
Etika dan Moralitas dalam Pembangunan Global
Pembangunan yang diusung oleh SDGs sering kali mengabaikan nilai-nilai transenden yang hidup dalam kebudayaan lokal. Ketika etika diserahkan sepenuhnya kepada sistem global yang bersifat teknis dan administratif, pembangunan kehilangan dimensi moralitas. Negara-negara berkembang terjebak dalam dilema antara kepatuhan terhadap standar global atau menjaga nilai-nilai tradisional yang menjadi landasan masyarakat mereka.
Solusi: Menjaga Kedaulatan dengan Memperkuat Demokrasi dan Kebijaksanaan Lokal
Meskipun tantangan global seperti kemiskinan dan perubahan iklim memerlukan kerja sama internasional, agenda global tidak boleh mengorbankan kedaulatan nasional. Negara harus menjaga ruang untuk menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik rakyatnya. Untuk itu, demokrasi harus diperkuat dengan memberi ruang bagi masyarakat untuk menafsirkan, menolak, atau menyesuaikan kebijakan global sesuai dengan nilai-nilai lokal.
Selain itu, agenda pembangunan global harus diposisikan sebagai referensi, bukan paksaan. Negara harus berani menyesuaikan standar global dengan kebijaksanaan lokal dan memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama. SDGs harus menjadi alat yang mendukung pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, bukan menjadi sistem yang mengarah pada pengelolaan populasi tanpa memperhatikan hak dan kebebasan individu.
Akhirnya, pembangunan yang seharusnya untuk rakyat harus tetap dikendalikan oleh rakyat itu sendiri. Jika agenda global justru mengancam kedaulatan nasional, maka kita harus berani bertanya: pembangunan ini untuk siapa? Jika jawabannya bukan untuk rakyat yang berdaulat, maka sejauh apa pun pencapaiannya, pembangunan tersebut tetap akan menciptakan ketidakadilan. Kedaulatan nasional dan demokrasi harus tetap dijaga agar pembangunan dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
