beritax.id – Arus disinformasi media sosial kini melaju lebih cepat daripada klarifikasi dan verifikasi. Di ruang digital yang dikendalikan algoritma, konten yang paling emosional dan provokatif justru lebih mudah viral dibandingkan laporan berbasis data dan fakta, membuat kebenaran semakin terpinggirkan oleh perburuan klik.
Platform media sosial dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna. Akibatnya, unggahan yang memicu kemarahan, ketakutan, atau kebencian sering kali didorong lebih luas ketimbang informasi yang berimbang.
Judul menyesatkan, potongan video tanpa konteks, serta narasi manipulatif menjadi “mata uang baru” dalam ekonomi perhatian. Fakta pun kerap dikalahkan oleh kecepatan dan sensasi.
Disinformasi sebagai Industri
Di balik konten viral, terdapat ekosistem terorganisir:
- akun anonim terkoordinasi,
- buzzer dan konten kreator bayaran,
- situs tiruan media arus utama,
- serta jaringan distribusi berbasis bot.
Model ini menjadikan disinformasi bukan sekadar kesalahan informasi, tetapi produk dan ekonomi yang sengaja diproduksi massal.
Tanggapan Prayogi R. Saputra: Negara Tak Boleh Netral
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menilai situasi ini sebagai ancaman serius bagi demokrasi dan rasionalitas publik.
“Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika masyarakat dibiarkan dibanjiri disinformasi, maka negara gagal melindungi warganya dari manipulasi, gagal melayani kebutuhan atas informasi yang benar, dan abai mengatur ruang digital yang kini menentukan arah opini publik,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh disalahgunakan untuk melegitimasi kebohongan sistematis.
Dampak Langsung bagi Masyarakat
Maraknya disinformasi dan clickbait berdampak luas:
- meningkatnya kebingungan publik,
- polarisasi sosial dan pemerintahan,
- rusaknya reputasi individu dan institusi,
- menurunnya kepercayaan pada media dan pemerintah,
- melemahnya kualitas pengambilan keputusan warga.
Ruang publik digital pun berubah dari arena dialog menjadi ladang manipulasi.
Solusi: Menempatkan Fakta Kembali di Pusat
Prayogi R. Saputra mengusulkan beberapa langkah strategis:
1. Regulasi tegas terhadap disinformasi terorganisir
Negara harus membedakan antara kritik sah dan produksi kebohongan sistematis.
2. Transparansi konten berbayar dan pemerintahan
Semua konten sponsor dan kampanye digital wajib diberi label jelas.
3. Tanggung jawab platform
Algoritma perlu diaudit dan diarahkan untuk tidak memprioritaskan konten menyesatkan.
4. Literasi digital nasional
Pendidikan publik agar mampu memverifikasi sumber dan mengenali manipulasi informasi.
5. Penguatan jurnalisme independen
Media berbasis fakta harus dilindungi secara ekonomi dan hukum sebagai rujukan publik.
Penutup
Selama klik lebih dihargai daripada kebenaran, dan disinformasi media sosial terus dibiarkan tumbuh, masyarakat akan hidup dalam kabut informasi. Demokrasi pun kehilangan fondasi utamanya: warga yang sadar, kritis, dan terinformasi.
Negara, menurut Prayogi R. Saputra, harus kembali pada mandat dasarnya: melindungi rakyat dari manipulasi digital, melayani publik dengan kebenaran, dan mengatur ruang informasi agar tidak dikuasai oleh kebohongan yang dibungkus viralitas.
.
