beritax.id— Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melantik 12 orang tenaga ahli Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Kamis (15/1). Di antara nama-nama yang dilantik, terdapat Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Noe Letto, vokalis band Letto, dan Frank Alexander Hutapea, putra sulung pengacara Hotman Paris Hutapea.
Keputusan ini menarik perhatian, mengingat Noe Letto adalah putra dari cendekiawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), sementara Frank Hutapea adalah bagian dari keluarga publik figur. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang dasar pemilihan anggota DPN, yang harusnya mengedepankan kompetensi dalam penunjukan jabatan strategis.
Pemberian Jabatan Berdasarkan Kompetensi
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan bahwa tugas negara adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Dalam hal ini, pemberian jabatan di lembaga strategis seperti DPN harus didasarkan pada kualitas kompetensi dan keahlian yang relevan. Hal ini bukan semata-mata pada latar belakang keluarga atau relasi non-institusional lainnya.
Rinto Setiyawan menegaskan bahwa setiap pejabat atau tenaga ahli yang dilantik harus membawa kontribusi nyata dalam memperkuat kebijakan negara. “Pemberian jabatan harus mengutamakan prinsip profesionalisme dan objektivitas. Negara harus memilih individu dengan keahlian yang sesuai untuk mendukung kepentingan rakyat,” ujarnya.
Mekanisme dan Kontribusi Tenaga Ahli DPN
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa para tenaga ahli DPN bertugas memberikan masukan dan rekomendasi strategis. Proses ini dijalankan melalui forum dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional sesuai struktur kelembagaan yang berlaku.
Menurut Rico, keahlian dari para tenaga ahli akan berkontribusi dalam memperkaya kajian DPN, mencakup bidang sosial, kebudayaan, dan komunikasi strategis yang relevan dengan kepentingan pertahanan negara. Namun, keputusan akhir tetap berada dalam koridor kelembagaan dan melalui pertimbangan kolektif.
Solusi dari Partai X
Partai X menawarkan beberapa solusi untuk meningkatkan integritas dan efisiensi dalam pemberian jabatan, antara lain:
- Menegakkan prinsip transparansi dan objektivitas dalam setiap proses seleksi pejabat atau tenaga ahli di lembaga negara.
- Memastikan bahwa pemberian jabatan di lembaga pertahanan didasarkan pada keahlian dan kompetensi yang relevan dengan tugas yang diemban.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja para pejabat atau tenaga ahli untuk memastikan bahwa mereka memberikan kontribusi maksimal terhadap kebijakan negara.
- Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kompetensi dalam penunjukan jabatan strategis, agar publik dapat memahami dasar pemilihan yang adil dan objektif.
Penutup
Partai X mengingatkan bahwa tugas negara adalah untuk melindungi, melayani, dan mengatur rakyat. Pemberian jabatan yang didasarkan pada kompetensi adalah langkah pertama menuju negara yang lebih efisien dan efektif. Negara harus memastikan bahwa keputusan-keputusan penting, terutama di lembaga strategis. Hal ini selalu berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada hubungan personal atau keluarga.
