beritax.id — Disinformasi media sosial kini menjadi salah satu faktor utama yang membentuk opini publik tanpa basis fakta yang kuat, terutama di Indonesia. Penyebaran hoaks, narasi tidak benar, dan informasi manipulatif di platform digital sering kali lebih cepat tersebar dan mudah diakses ketimbang klarifikasi atau fakta dari sumber kredibel, sehingga opini masyarakat terhadap isu penting menjadi semu atau keliru.
Polarisasi isu pemerintahan dan sosial melalui narasi yang salah bukan hanya soal satu atau dua unggahan. Tetapi menjadi bagian dari pola sistemik di mana konten yang viral kerap memuat klaim yang tidak terverifikasi. Sehingga publik sering membentuk opini tanpa berdasar pada data atau fakta yang sahih.
Disinformasi dalam Konteks Pemerintahan dan Pemilu
Saat Pemilihan Presiden dan Pilkada 2024, analisis akademik menunjukkan bahwa disinformasi yang tersebar di jaringan sosial tidak hanya menyerang karakter calon kandidat. Tetapi juga memengaruhi cara publik memahami isu-isu substantif seperti visi kebijakan, rekam jejak, dan integritas kandidat. Narasi yang mengarah pada polarisasi dapat memecah belah masyarakat dan mengaburkan perbandingan faktual antar-calon.
Selain itu, laporan independen juga mencatat bahwa konten bermuatan ujaran kebencian dan disinformasi kekuasaan ditemukan secara signifikan dalam konten kampanye digital berbasis media sosial. Sehingga mengancam kualitas perdebatan demokratis dan memperdalam fragmentasi opini publik.
Dampak Sosial di Luar Arena Pemerintahan
Disinformasi tidak hanya terjadi dalam konteks pemerintahan. Dalam isu sosial seperti kesehatan dan vaksinasi, hoaks tentang obat atau efek samping vaksin tertentu pernah tersebar luas di media sosial. Hal ini memengaruhi persepsi masyarakat tentang program pemerintah dan kesehatan publik. Kasus semacam ini menunjukkan bagaimana opini besar bisa terbangun dari informasi yang salah, dan bukan dari pengetahuan yang tervalidasi. Media sosial juga menjadi medan utama di mana berita yang mudah dibagikan dan memicu emosi seringkali lebih diprioritaskan oleh algoritma platform dibanding informasi faktual yang kompleks. Sehinga opini publik secara kolektif lebih dipengaruhi oleh apa yang “ramai” ketimbang apa yang benar.
Mengikis Kepercayaan Publik dan Diskursus Sehat
Ketika opini publik dibentuk oleh narasi yang tidak memuat fakta yang benar, dampaknya bukan hanya pada kesalahan persepsi individu, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap institusi media, lembaga pemerintahan, serta proses demokrasi itu sendiri. Ketidakpastian terhadap kebenaran informasi dapat memicu skeptisisme, polarisasi, dan bahkan konflik sosial.
Solusi: Memperkuat Kembali Fakta di Era Digital
Untuk menjawab tantangan disinformasi yang membentuk opini publik tanpa fakta, diperlukan serangkaian langkah strategis yang melibatkan berbagai elemen masyarakat:
1. Regulasi Moderasi Konten yang Lebih Tegas
Pemerintah dan regulator harus mendorong platform digital untuk mengidentifikasi dan menandai konten palsu lebih cepat. Serta bekerja sama secara aktif dalam menghapus hoaks berbahaya.
2. Kampanye Literasi Media dan Digital
Program literasi yang berkelanjutan perlu digalakkan di sekolah, kampus, dan komunitas agar masyarakat mampu membedakan antara informasi yang fakta dan yang menyesatkan.
3. Dukungan Fact-Checking Independen
Perlu diperluas kerja sama antara media, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga fact-checking. Hal ini untuk menyediakan klarifikasi yang mudah diakses dan kredibel kepada publik.
4. Transparansi Algoritma Platform
Platform media sosial perlu meningkatkan transparansi cara kerja algoritma yang memprioritaskan konten tertentu. Agar publik memahami mengapa konten tertentu lebih menonjol, dan melakukan inklusi fakta dalam proses kurasi.
5. Insentif Bagi Media Berkualitas
Dukungan terhadap media profesional dan pemberian insentif bagi jurnalistik investigatif perlu diperkuat untuk menyeimbangkan narasi yang dominan di ruang digital.
Penutup
Dalam era di mana informasi tersebar secepat kilat lewat media sosial, opini publik tidak lagi dibentuk semata oleh kebenaran, tetapi oleh narasi yang cepat viral. Disinformasi media sosial telah menunjukkan dampak nyata terhadap persepsi dan keyakinan masyarakat Indonesia, menegaskan kebutuhan mendesak akan pendekatan yang lebih holistik dalam menjaga integritas informasi publik.
Masyarakat, pemerintah, platform digital, dan media harus bekerja bersama untuk memastikan bahwa opini publik tidak dibangun atas dasar narasi kosong, tetapi atas fakta yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
