Oleh: Rinto Setiyawan , A.Md., S.H., CTP
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan
beritax.id – Salah satu kekeliruan paling mendasar dalam praktik politik Indonesia adalah menyamakan semua jenis kepemimpinan. Kepala negara, kepala pemerintahan, dan pejabat publik diperlakukan seolah lahir dari proses yang sama: mesin partai politik. Padahal, dalam negara yang sehat, tidak semua pemimpin memiliki fungsi, peran, dan mandat yang sama.
Di sinilah pentingnya membedakan peran Sekolah Negarawan dan partai politik.
Sekolah Negarawan hadir untuk menyiapkan kepala negara, figur penjaga kedaulatan rakyat, arah bangsa, dan nilai konstitusional. Sementara partai politik secara kodrati memang bertugas menyiapkan pelaksana pemerintahan, mereka yang menjalankan roda kekuasaan sehari-hari atas mandat rakyat. Perbedaan ini bukan kosmetik, melainkan prinsipil.
Dalam analogi rumah tangga kenegaraan, rakyat adalah pemilik rumah. Negara adalah rumah bersama. Kepala negara berfungsi sebagai kepala keluarga, penjaga nilai, aturan hidup, dan keselamatan seluruh penghuni. Adapun kepala pemerintahan dan pejabat publik berperan sebagai asisten rumah tangga, yakni pelaksana teknis yang dipekerjakan untuk mengurus kebutuhan operasional rumah demi kepentingan pemiliknya.
Sekolah Negarawan tidak mendidik politisi untuk menang pemilu. Ia mendidik negarawan, mereka yang memahami bahwa kekuasaan bukan tujuan, melainkan amanah. Dalam kerangka Sekolah Negarawan, negarawan dibangun di atas empat pilar penjaga kedaulatan rakyat.
Pertama, kaum intelektual. Mereka berperan menjaga rasionalitas negara. Intelektual memastikan kebijakan negara berdiri di atas pengetahuan, nalar ilmiah, dan pertimbangan jangka panjang, bukan sekadar popularitas atau kepentingan sesaat.
Kedua, kaum rohaniawan. Pilar ini menjaga dimensi moral dan etika publik. Rohaniawan tidak dimaksudkan membawa negara ke arah sektarian, melainkan memastikan bahwa kekuasaan tidak tercerabut dari nilai keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab spiritual.
Ketiga, kaum budayawan. Budayawan berfungsi sebagai penjaga jati diri bangsa. Mereka mengingatkan bahwa kemajuan tidak boleh memutus akar sejarah, kearifan lokal, dan kepribadian nasional. Negara tanpa budaya mudah terseret arus global tanpa arah.
Keempat, TNI dan Polri. Dalam kerangka negarawan, TNI/Polri diposisikan sebagai penjaga negara dan kedaulatan rakyat, bukan alat politik. Disiplin, loyalitas pada konstitusi, dan komitmen menjaga keutuhan bangsa menjadi kontribusi utama pilar ini.
Keempat pilar tersebut membentuk negarawan yang berdiri di atas dan di luar kepentingan partai politik. Mereka tidak bekerja dalam logika elektoral, tetapi dalam logika keberlangsungan negara.
Negara Kehilangan Penjaga Nilai
Sebaliknya, partai politik tetap memiliki peran penting dan sah: menyiapkan kepala pemerintahan dan pejabat publik. Partai melatih kadernya mengelola kekuasaan, menyusun kebijakan, bernegosiasi, dan menjalankan pemerintahan. Namun peran ini bersifat operasional dan temporer, bukan penentu arah kedaulatan.
Masalah muncul ketika partai politik melampaui fungsi tersebut, ketika ia bukan hanya mencetak pelaksana, tetapi juga mengklaim posisi sebagai pemilik negara. Di titik inilah negara kehilangan penjaga nilai, dan rakyat kehilangan pelindung struktural.
Opini ini bukan seruan anti-partai. Ini adalah seruan penempatan peran yang tepat. Sekolah Negarawan dan partai politik harus berjalan berdampingan, bukan saling menggantikan. Yang satu menyiapkan penjaga kedaulatan dan arah negara, yang lain menyiapkan pelaksana pemerintahan yang bekerja untuk rakyat.
Jika Indonesia ingin menjadi negara yang matang dan berdaulat, maka pendidikan kepemimpinan harus dibedakan dengan jelas. Negarawan tidak cukup dilahirkan oleh mesin partai, dan pejabat tidak boleh disalahpahami sebagai pemilik negara.
Rakyat adalah pemilik rumah. Negara adalah rumah bersama. Kepala negara menjaga arah dan nilai rumah itu. Pemerintahan mengurus pekerjaan sehari-hari. Ketika setiap peran ditempatkan secara benar, barulah negara bekerja untuk rakyat, bukan sebaliknya.
