beritax.id – Ketegangan muncul di dalam aliansi NATO setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keinginannya untuk mengambil alih Greenland, wilayah otonom yang berada di bawah kedaulatan Denmark.
Pada awal 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengangkat isu kontroversial yang sudah lama mencuat tentang keinginan AS untuk menguasai Greenland, wilayah otonom yang merupakan bagian dari Kerajaan Denmark. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari sekutu NATO, terutama negara-negara Eropa yang menyoroti prinsip kedaulatan dan solidaritas aliansi.
Pernyataan dalam Konferensi Pers Gedung Putih
Trump pada 9 Januari 2026 menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mencari kesepakatan untuk mendapatkan Greenland dan tidak menutup kemungkinan menggunakan cara yang sulit jika upaya damai gagal. Ia menegaskan bahwa AS “akan melakukan sesuatu mengenai Greenland, tidak peduli mereka suka atau tidak”. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers Gedung Putih yang menekankan pentingnya pulau besar di Arktik itu bagi keamanan nasional AS.
Sebelum pernyataan tersebut, Trump juga menempatkan pejabat sebagai special envoy dengan mandat informal untuk “membuat Greenland menjadi bagian dari AS”, tindakan yang langsung memicu kemarahan pemerintah Denmark dan otoritas Greenland karena dianggap merendahkan kedaulatan mereka.
Rencana AS ini bukan hal baru. Trump sudah menyuarakan keinginannya menguasai Greenland sejak beberapa tahun terakhir, bahkan pada tahun 2025 ia menyebut akan menggunakan kekuatan militer jika diperlukan demi mengamankan wilayah strategis tersebut dari pengaruh Rusia dan China. Pernyataan serupa sudah muncul sejak masa jabatan sebelumnya.
Kunjungan Sekolah Negarawan
Tiga bulan lalu, pada Oktober–Desember 2025, bertepatan dengan kunjungan Sekolah Negarawan saat di Eropa. Rupanya upaya Washington untuk meningkatkan keterlibatan di Greenland sudah tampak melalui penunjukan utusan khusus dan diskusi internal tentang opsi-opsi kebijakan. Ini menandai eskalasi dari sekadar pernyataan publik menjadi tekanan diplomatik yang lebih signifikan.
Reaksi tidak hanya datang dari Denmark dan Greenland. Sejumlah negara Eropa seperti Prancis, Jerman, Italia, Spanyol dan negara-negara NATO lainnya. Hal ini menegaskan bahwa Greenland adalah milik rakyatnya sendiri dan setiap perubahan status harus menghormati kedaulatan serta integritas teritorial Denmark. Mereka mendorong peningkatan kehadiran NATO di kawasan Arktik sebagai respons terhadap tekanan dari Washington.
Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, memperingatkan bahwa jika Amerika Serikat benar-benar melakukan tindakan paksa atau aneksasi terhadap Greenland. Maka hal itu bisa berarti berakhirnya aliansi NATO sebagaimana dikenal saat ini. Pernyataan ini menunjukkan betapa seriusnya ketegangan tersebut di mata sekutu Eropa.
“Greenland bukan untuk dijual. Greenland adalah bagian dari Kerajaan Denmark dan masa depannya ditentukan oleh rakyatnya sendiri,” ujar Frederiksen.
Penegasa Pemerintah Greenland
Pemerintah Greenland sendiri menegaskan bahwa mereka tidak akan menerima pengambilalihan oleh AS dalam kondisi apapun dan menegaskan komitmennya terhadap hukum internasional dan kerangka pertahanan NATO. Pernyataan ini semakin memperkuat penolakan internal terhadap rencana Washington.
Isu ini bukan sekadar retorika pemerintahan; implikasinya melibatkan pertahanan kolektif, geopolitik Arktik, serta hubungan transatlantik AS-Eropa. Negara-negara Eropa sedang menyuarakan pentingnya menghormati Piagam PBB dan prinsip kedaulatan, sementara Washington berargumen bahwa kontrol atas Greenland relevan untuk menghadapi persaingan strategis di kawasan tersebut.
