beritax.id – Kepercayaan masyarakat terhadap informasi publik terus menurun seiring meluasnya praktik media bayaran pemerintah yang menempatkan kontrak komunikasi di atas independensi jurnalistik. Dalam situasi ini, publik semakin sulit membedakan mana berita yang lahir dari kerja verifikasi, dan mana yang merupakan hasil pesanan kekuasaan yang dikemas sebagai fakta.
Di ruang media arus utama dan digital, pola pemberitaan yang seragam dan cenderung memuji kebijakan negara menimbulkan kecurigaan luas. Banyak warga menilai informasi yang mereka terima:
- Terlalu positif dan tidak proporsional
- Minim kritik dan evaluasi kebijakan
- Menghindari isu sensitif yang menyentuh pejabat
- Lebih mirip promosi daripada laporan jurnalistik
Akibatnya, publik mulai menjaga jarak dari media, bahkan meragukan berita yang benar sekalipun.
Ketika Media Berubah Menjadi Perpanjangan Humas Kekuasaan
Ketergantungan media pada dana pemerintah melalui advertorial, kerja sama publikasi, dan kontrak komunikasi menciptakan konflik kepentingan serius. Dalam kondisi ini:
- Redaksi enggan menerbitkan liputan kritis
- Jurnalis menghadapi tekanan halus untuk “menyesuaikan nada”
- Kepentingan publik dikalahkan oleh kepentingan relasi bisnis
Media tidak lagi sepenuhnya berfungsi sebagai pengawas kekuasaan, melainkan sebagai pengelola citra negara.
Tanggapan Rinto Setiyawan: Negara Tidak Boleh Merusak Kepercayaan Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menegaskan bahwa krisis kepercayaan ini adalah peringatan serius bagi negara.
“Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika negara justru membiarkan media dibeli dengan anggaran publik, maka negara sedang merusak kepercayaan yang menjadi fondasi hubungan dengan rakyat,” ujar Rinto.
Ia menambahkan:
“Melindungi rakyat berarti melindungi hak mereka atas informasi yang jujur. Melayani rakyat berarti menyampaikan kenyataan, bukan hanya keberhasilan. Mengatur rakyat tidak boleh dilakukan dengan membentuk persepsi secara terselubung.”
Menurutnya, negara yang sehat tidak takut pada kritik dan tidak membutuhkan pujian berbayar.
Dampak Sosial dan Pemerintahan yang Mengkhawatirkan
Menurunnya kepercayaan terhadap media membawa konsekuensi luas:
- Meningkatnya apatisme kekuasaan
- Mudahnya masyarakat terpengaruh disinformasi
- Polarisasi berbasis kecurigaan
- Melemahnya partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan
- Turunnya legitimasi institusi negara
Ketika rakyat tidak lagi percaya pada informasi resmi, jarak antara negara dan masyarakat semakin melebar.
Solusi: Memulihkan Kepercayaan dan Integritas Informasi
Rinto Setiyawan mendorong langkah konkret untuk menghentikan krisis kepercayaan ini:
1. Transparansi penuh kontrak media pemerintah
Semua kerja sama publikasi wajib diumumkan ke publik.
2. Pemisahan tegas antara iklan negara dan berita
Konten berbayar harus diberi label jelas dan tidak boleh menyerupai produk jurnalistik.
3. Perlindungan terhadap jurnalisme independen
Negara wajib menjamin kebebasan liputan tanpa tekanan ekonomi maupun pemerintahan.
4. Penguatan peran Dewan Pers
Untuk menindak media yang melanggar kode etik dan menyamarkan propaganda sebagai berita.
5. Literasi media nasional
Agar masyarakat mampu mengenali framing, konflik kepentingan, dan manipulasi informasi.
Kepercayaan publik adalah modal utama negara demokratis. Ketika media bayaran pemerintah tumbuh tanpa kendali, yang runtuh bukan hanya reputasi pers, tetapi juga keyakinan rakyat bahwa negara bekerja untuk mereka.
Seperti ditegaskan Rinto Setiyawan, negara yang kuat tidak dibangun dari pujian yang dibeli, melainkan dari kejujuran yang berani diuji oleh kritik rakyatnya sendiri.
