beritax.id – Penggunaan media bayaran pemerintah yang dibiayai dari anggaran publik kian meluas dan membentuk pola baru dalam lanskap informasi nasional. Dana yang seharusnya digunakan untuk pelayanan dasar masyarakat justru mengalir ke kontrak publikasi, advertorial, dan kerja sama pemberitaan yang berujung pada penyempitan ruang kritik serta dominasi narasi resmi negara di berbagai platform media.
Dalam beberapa tahun terakhir, pos anggaran komunikasi publik meningkat signifikan, baik di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Namun, belanja ini tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas informasi.
Yang terjadi justru:
- Media berlomba mendapatkan kontrak pemerintah
- Pemberitaan cenderung seragam dan positif
- Isu sensitif diredam atau dipinggirkan
- Kritik kebijakan jarang mendapat ruang proporsional
Anggaran publik pun berubah fungsi, dari alat pelayanan rakyat menjadi instrumen pengelolaan citra kekuasaan.
Independensi Pers di Bawah Tekanan Finansial
Ketergantungan media pada dana pemerintah menciptakan konflik kepentingan struktural. Redaksi dihadapkan pada dilema:
- Menjaga independensi, atau
- Menjaga kelangsungan bisnis media
Dalam situasi ini, banyak media memilih aman: menghindari liputan kritis demi menjaga kontrak tetap berjalan. Pers tidak lagi sepenuhnya berdiri sebagai pengawas kekuasaan, melainkan sebagai mitra komunikasi negara.
Tanggapan Rinto Setiyawan: Uang Rakyat Tidak Boleh Membeli Kesunyian
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai praktik ini sebagai penyimpangan dari mandat dasar negara.
“Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika anggaran publik dipakai untuk membayar media agar lunak pada kekuasaan, maka negara sedang gagal melindungi hak rakyat atas informasi yang jujur,” tegas Rinto.
Ia menambahkan:
“Melayani rakyat bukan dengan membanjiri mereka dengan berita pencitraan. Mengatur rakyat juga tidak boleh dilakukan dengan membentuk persepsi lewat narasi pesanan. Negara harus kuat menghadapi kritik, bukan membelinya.”
Menurut Rinto, transparansi informasi adalah bagian dari perlindungan sosial modern yang sama pentingnya dengan bantuan ekonomi.
Dampak bagi Demokrasi dan Kepercayaan Publik
Pertumbuhan media bayaran pemerintah membawa konsekuensi luas:
- Turunnya kepercayaan publik terhadap pers
- Melemahnya jurnalisme investigatif
- Normalisasi kebijakan bermasalah
- Terbatasnya partisipasi publik yang kritis
- Menguatnya kekuasaan tanpa pengawasan efektif
Dalam jangka panjang, masyarakat kesulitan membedakan mana berita, mana promosi.
Solusi: Mengembalikan Anggaran untuk Kepentingan Publik
Rinto Setiyawan mengusulkan sejumlah langkah perbaikan:
1. Transparansi penuh anggaran komunikasi negara
Seluruh kontrak media wajib diumumkan secara terbuka.
2. Pemisahan tegas iklan pemerintah dan berita
Konten berbayar harus diberi label jelas dan tidak boleh menyerupai produk jurnalistik.
3. Batasan proporsi belanja publikasi pemerintah
Agar tidak menggerus fungsi pelayanan publik lainnya.
4. Penguatan perlindungan bagi media independen
Negara wajib menjamin jurnalis dapat bekerja tanpa tekanan ekonomi maupun pemerintahan.
5. Pengawasan publik dan Dewan Pers
Untuk memastikan etika jurnalistik tetap dijaga.
Penutup
Ketika anggaran publik digunakan untuk menumbuhkan media bayaran pemerintah, yang dipertaruhkan bukan hanya uang negara, tetapi kualitas demokrasi itu sendiri. Informasi berubah menjadi komoditas, dan rakyat kehilangan hak dasar untuk mengetahui keadaan sebenarnya.
Seperti diingatkan Rinto Setiyawan, negara yang sehat bukan negara yang membeli pujian dengan uang rakyat, melainkan negara yang berani dikritik demi perbaikan bersama.
