beritax.id – Praktik media alat kekuasaan pemerintah semakin tampak dalam pola pemberitaan nasional, ketika informasi publik lebih banyak diarahkan untuk menjaga citra penguasa daripada membuka kinerja negara kepada pengawasan warga. Situasi ini melahirkan defisit akuntabilitas: kebijakan berjalan, anggaran dibelanjakan, keputusan diambil, tetapi ruang untuk mempertanyakan dan mengoreksi semakin menyempit.
Dalam demokrasi, media berfungsi sebagai pengawas kebijakan publik. Namun orientasi itu bergeser ketika redaksi terjebak dalam relasi kepentingan kelompok dan ekonomi dengan pemerintah. Gejala yang muncul antara lain:
- Pemberitaan prestasi pejabat mendominasi ruang utama
- Kritik kebijakan dipersempit atau dilunakkan
- Isu sensitif dipinggirkan dengan alasan “stabilitas”
- Siaran pers pemerintah dipublikasikan tanpa uji silang memadai
Media pun tidak lagi berdiri sepenuhnya di sisi publik, melainkan menjadi perpanjangan tangan komunikasi kekuasaan.
Akuntabilitas yang Terkikis
Ketika media gagal menjalankan fungsi kontrol, rantai akuntabilitas ikut melemah. Dampaknya:
- Kesalahan kebijakan jarang dikoreksi
- Penyalahgunaan wewenang sulit terungkap
- Anggaran publik luput dari pengawasan kritis
- Aspirasi masyarakat kehilangan saluran efektif
Negara tetap berjalan, tetapi tanpa cermin yang jujur untuk menilai dirinya sendiri.
Tanggapan Rinto Setiyawan: Negara Tidak Boleh Menutup Diri dari Rakyat
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menilai kondisi ini sebagai penyimpangan serius dari mandat dasar negara.
“Tugas negara itu tiga: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika media dijadikan alat kekuasaan, maka negara gagal melindungi hak rakyat atas kebenaran, gagal melayani kebutuhan informasi yang jujur, dan salah dalam mengatur karena membentuk persepsi secara sepihak,” tegas Rinto.
Ia menambahkan:
“Akuntabilitas hanya hidup jika kritik dibiarkan tumbuh. Negara yang menutup ruang kritik melalui media sedang membangun kekuasaan yang rapuh, bukan kuat.”
Menurutnya, pemerintah yang benar-benar percaya diri tidak membutuhkan media sebagai tameng, melainkan sebagai mitra kritis.
Dampak Jangka Panjang bagi Demokrasi
Penggunaan media sebagai alat kekuasaan membawa konsekuensi struktural:
- Turunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara
- Matinya jurnalisme investigatif
- Menguatnya budaya impunitas
- Apatisme warga
- Demokrasi berubah prosedural tanpa substansi pengawasan
Dalam jangka panjang, rakyat hanya menjadi penerima keputusan, bukan bagian dari proses pengendaliannya.
Solusi: Memulihkan Akuntabilitas dan Independensi Pers
Rinto Setiyawan mendorong langkah konkret untuk mengakhiri defisit akuntabilitas:
1. Transparansi hubungan pemerintah–media
Seluruh kontrak, advertorial, dan kerja sama publikasi harus diumumkan ke publik.
2. Pemisahan tegas antara berita dan iklan negara
Konten berbayar wajib diberi label jelas dan tidak boleh menyerupai produk jurnalistik.
3. Perlindungan hukum bagi jurnalis dan redaksi independen
Negara wajib menjamin kebebasan liputan tanpa tekanan kekuasaan maupun ekonomi.
4. Penguatan peran Dewan Pers dan penegakan kode etik
Media yang menyamarkan propaganda sebagai berita harus dikenai sanksi profesional.
5. Literasi media untuk masyarakat
Agar publik mampu mengenali framing kekuasaan dan menuntut pertanggungjawaban negara.
Penutup
Ketika media berubah menjadi alat kekuasaan pemerintah, akuntabilitas negara ikut menguap. Rakyat kehilangan sarana untuk mengetahui, menilai, dan mengoreksi arah kebijakan yang menentukan hidup mereka.
Seperti diingatkan Rinto Setiyawan, negara yang sehat bukan negara yang menguasai informasi, melainkan negara yang berani diawasi, siap dikritik, dan jujur kepada rakyatnya sendiri.
