beritax.id – Mantan Plt Kasubdit Fasilitasi Sarana, Prasarana, dan Tata Kelola Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek, Cepy Lukman Rusdiana, mengungkapkan kecurigaannya terhadap pengadaan Chromebook. Cepy merasa perlu merekam diam-diam pertemuan virtual yang membahas spesifikasi Chromebook karena mencurigai pengadaan akan mengarah pada merek tertentu.
Rekaman tersebut menunjukkan adanya pembicaraan yang mengarah pada penggunaan Chromebook sebagai solusi pengadaan perangkat. Cepy menilai diskusi tersebut menunjukkan kejelasan bahwa proses pengadaan diarahkan untuk menggunakan sistem operasi ChromeOS, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan.
Penjelasan Cepy di Sidang Tipikor
Dalam persidangan yang berlangsung pada Selasa, 13 Januari 2026, Cepy mengungkapkan ketidakwajarannya terkait diskusi yang mengarah pada satu pilihan sistem operasi.
Menurut Cepy, diskusi tersebut menunjukkan bahwa perawatan perangkat menggunakan sistem operasi Windows memerlukan biaya tinggi, sedangkan Chromebook dengan ChromeOS menawarkan biaya lebih rendah dan lebih banyak perangkat.
Penekanan pada Keterbukaan Proses Pengadaan
Cepy merasa proses pengadaan ini sangat terburu-buru, dengan keputusan yang telah ditentukan sebelumnya tanpa mempertimbangkan prosedur yang ada.
“Sudah diputus saja, dikasih yang baru, spesifikasinya sudah ditentukan, jumlahnya juga sudah ditentukan,” ungkap Cepy.
Prinsip Partai X dalam Transparansi Pemerintahan
Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra, menegaskan bahwa tugas negara adalah melindungi, melayani, dan mengatur rakyat.
Negara harus selalu mengedepankan transparansi dalam setiap proses pengadaan, agar tidak menimbulkan kecurigaan atau benturan kepentingan.
Solusi Partai X untuk Pengadaan yang Berintegritas
Partai X mendorong agar setiap kebijakan pengadaan menggunakan mekanisme yang terbuka, akuntabel, dan berbasis pada kebutuhan rakyat.
Pemerintah perlu memastikan bahwa proses pengadaan mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk di sektor pendidikan dan teknologi.
Kebutuhan akan Reformasi Pengadaan yang Jelas
Partai X menilai bahwa pengadaan barang dan jasa di sektor publik harus bebas dari manipulasi dan harus diproses dengan evaluasi yang komprehensif. Melalui kebijakan yang lebih terbuka dan berbasis bukti, transparansi dalam pengadaan dapat terjaga, dan rakyat akan merasakan manfaatnya.
Keterbukaan adalah kunci untuk mencegah adanya penyelewengan dalam proses pengadaan pemerintah. Negara harus terus berkomitmen pada pengawasan yang ketat terhadap seluruh pengadaan barang dan jasa untuk memastikan hasil yang maksimal bagi rakyat.
