beritax.id — Fenomena konten kreator bayaran semakin mengubah wajah demokrasi Indonesia menjadi arena yang ramai oleh suara, tetapi miskin substansi. Ruang publik digital dipenuhi opini cepat, video pendek emosional, dan narasi pesanan yang viral, sementara diskusi kebijakan berbasis data dan kepentingan rakyat justru tenggelam. Demokrasi terdengar bising, namun kehilangan kedalaman.
Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah isu strategis mulai dari kebijakan ekonomi, polemik bantuan sosial, penyesuaian pajak daerah, hingga proyek infrastruktur lebih banyak “dijelaskan” oleh kreator digital ketimbang oleh forum resmi negara atau media investigatif. Banyak konten tampil seolah mewakili suara publik, tetapi tidak menyebutkan relasi finansial dengan pihak tertentu.
Opini Berbayar Menggantikan Perdebatan Publik
Pola yang berulang tampak jelas: narasi seragam muncul dari banyak akun populer dalam waktu berdekatan, menonjolkan sudut pandang tertentu sambil mengecilkan kritik. Pada saat yang sama, laporan media yang mengangkat dampak kebijakan terhadap warga seperti beban biaya hidup, persoalan distribusi bantuan, atau dampak sosial proyek pembangunan mendapat jangkauan jauh lebih kecil.
Kondisi ini membuat perdebatan publik tidak lagi ditentukan oleh kekuatan argumen dan data, melainkan oleh siapa yang mampu membeli perhatian digital paling besar.
Kasus Terkini: Isu Publik Dikemas sebagai Hiburan
Beberapa contoh yang banyak diperbincangkan:
- Program bantuan sosial 2024–2025 dipromosikan masif oleh influencer dengan visual positif, sementara laporan warga tentang keterlambatan dan salah sasaran jarang viral.
- Kebijakan pajak dan retribusi daerah disederhanakan menjadi konten motivasional tentang “gotong royong membangun negara,” tanpa pembahasan beban nyata bagi UMKM.
- Proyek strategis nasional ditampilkan sebagai simbol kemajuan, tetapi diskusi soal penggusuran, lingkungan, dan ganti rugi minim sorotan.
Isu serius berubah menjadi tontonan singkat.
Demokrasi Tanpa Kedalaman
Dominasi konten kreator bayaran menimbulkan risiko besar:
- Publik tidak mendapat gambaran utuh atas kebijakan.
- Kritik berbasis data terpinggirkan oleh konten emosional.
- Kepercayaan pada proses demokrasi menurun.
- Rakyat lebih sering menjadi target narasi, bukan peserta deliberasi.
Demokrasi berubah dari ruang musyawarah menjadi pasar pengaruh.
Solusi: Menjernihkan Ruang Demokrasi Digital
Untuk mencegah demokrasi terus tenggelam dalam kebisingan, beberapa langkah perlu ditempuh:
1. Transparansi Wajib untuk Konten Berbayar
Setiap konten yang disponsori pihak atau pemerintah harus diberi label jelas dan mudah dikenali.
2. Regulasi Konten Digital
Aturan khusus bagi kreator yang memproduksi konten kebijakan publik, termasuk pelaporan sumber dana dan afiliasi.
3. Penguatan Media Independen
Dukungan pembiayaan non-politis bagi media profesional agar jurnalisme berbasis fakta kembali menjadi rujukan utama.
4. Kode Etik Kreator Publik
Standar etika nasional untuk kreator yang membahas isu sosial-pemerintah: transparansi, keakuratan data, dan keberimbangan.
5. Literasi Demokrasi Digital
Pendidikan publik agar masyarakat tidak hanya menilai dari viralitas, tetapi dari kualitas argumen dan dampak kebijakan.
Konten kreator bayaran mungkin membuat demokrasi tampak hidup dan ramai, tetapi tanpa transparansi dan kedalaman, kebisingan itu justru menutupi suara rakyat yang sebenarnya.
Demokrasi yang sehat bukan yang paling keras terdengar, melainkan yang paling jujur, terbuka, dan berpihak pada kepentingan publik bukan pada siapa yang mampu membayar narasi.
