beritax.id – Arus informasi digital hari ini semakin dipenuhi oleh praktik konten kreator bayaran yang menyusup ke ruang percakapan warga. Konten yang dikemas ringan, emosional, dan mudah dibagikan sering kali bukan lahir dari kegelisahan publik, melainkan dari kontrak pemerintahan dan ekonomi yang tersembunyi. Akibatnya, ruang publik yang seharusnya menjadi tempat pertukaran gagasan bebas perlahan berubah menjadi etalase pesan pesanan.
Media sosial awalnya membuka peluang bagi siapa pun untuk bersuara. Namun dalam perkembangannya, popularitas berubah menjadi komoditas.
Banyak kreator direkrut untuk:
- Mempromosikan kebijakan tertentu
- Menghaluskan citra pejabat
- Menyerang kritik dan oposisi
- Menggeser perhatian dari isu substansial
Semua dilakukan dengan format hiburan yang sulit dibedakan dari pendapat pribadi.
Ruang Publik yang Menyempit
Masifnya konten berbayar menciptakan distorsi serius:
- Percakapan publik menjadi seragam
- Kritik organik tenggelam
- Isu struktural tergantikan drama viral
- Rasionalitas dikalahkan emosi
Ruang publik tidak lagi netral, melainkan dikurasi oleh kepentingan pemodal.
Tanggapan Prayogi R. Saputra: Negara Tidak Boleh Membiarkan Manipulasi
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menilai fenomena ini sebagai bentuk baru pelemahan demokrasi.
“Negara punya tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika ruang digital dipenuhi konten bayaran yang memanipulasi persepsi, maka negara gagal menjalankan fungsi perlindungannya,” ujarnya.
Menurut Prayogi, melayani rakyat berarti memastikan akses pada informasi yang jujur, bukan narasi pesanan.
“Mengatur rakyat juga bukan dengan rekayasa opini, tapi dengan kebijakan yang transparan dan bisa diuji publik,” tambahnya.
Ia menyoroti dua persoalan mendasar:
- Belum adanya aturan tegas tentang konten berbayar di platform digital
- Ketergantungan pejabat pada pencitraan instan dibanding dialog substantif dengan rakyat
Kondisi ini membuat konten kreator bayaran tumbuh tanpa kontrol.
Jika dibiarkan, praktik ini dapat:
- Menggerus kepercayaan publik
- Mengaburkan kehendak rakyat yang sejati
- Mempersempit ruang kritik
- Menjadikan demokrasi sekadar formalitas prosedural
Solusi: Mengembalikan Ruang Publik ke Tangan Warga
Partai X melalui X Institute mendorong beberapa langkah strategis:
1. Transparansi konten berbayar
2. Audit belanja komunikasi negara
3. Regulasi platform digital
4. Literasi digital kritis
5. Perlindungan terhadap kreator independen
Ketika ruang publik dikapitalisasi melalui konten kreator bayaran, demokrasi kehilangan salah satu fondasinya: percakapan yang jujur dan setara.
Sebagaimana diingatkan Prayogi R. Saputra, negara harus kembali pada mandat dasarnya melindungi rakyat dari manipulasi, melayani dengan kebenaran, dan mengatur tanpa merekayasa kesadaran publik. Jika tidak, yang tersisa hanyalah keramaian digital tanpa kebebasan berpikir yang nyata.
