beritax.id— Konten kreator bayaran kini menjadi fenomena yang mengemuka dalam dinamika informasi di Indonesia. Tidak sedikit kreator konten yang terlibat dalam produksi narasi berbayar untuk mendukung narasi tertentu baik terkait kebijakan publik, pejabat negara, maupun figur pejabat tanpa selalu mengungkap sumber pendanaannya secara transparan. Situasi ini memperlihatkan bagaimana ruang publik dan demokrasi digital semakin rentan terhadap praktik manipulasi opini yang berbayar. Sekaligus menimbulkan kekhawatiran tentang akurasi, independensi, dan dampaknya terhadap kepercayaan publik.
Dalam beberapa tahun terakhir terutama sejak Pemilu 2024 dan berlanjut hingga 2025 sepenggal konten kreator populer muncul di berbagai platform digital dengan materi yang tampak mendukung kebijakan pemerintah atau figur pejabat tertentu. Banyak konten yang tampak “organik”. Namun diduga kuat bersifat ads atau endorsement yang tidak ditandai secara jelas, sehingga publik sulit membedakan antara opini independen dan konten berbayar.
Industri Opini: Ketergantungan dan Praktik yang Tak Transparan
Fenomena konten kreator bayaran tidak berdiri sendiri. Ia muncul di tengah runtuhnya model bisnis di media arus utama, tekanan ekonomi terhadap perusahaan pers, serta meningkatnya permintaan narasi cepat dari aktor dan komersial. Konten yang dipesan sering kali mengedepankan pesan emosional dan viralitas, bukan fakta dan kedalaman analisis.
Kasus konten berbayar tampak jelas dalam sejumlah isu besar belakangan ini, di mana narasi tertentu “mendominasi” ruang digital meskipun tidak didukung data yang akurat. Misalnya, saat wacana revisi kebijakan penting sensitif muncul, sejumlah influencer populer mendistribusikan narasi yang memperkuat posisi tertentu, sementara narasi kritis independen tergerus karena tidak diberi ruang yang sama dalam algoritma distribusi konten.
Permasalahan ini diperburuk oleh minimnya pengaturan transparansi di platform digital mengenai konten berbayar. Padahal, konten kreator berbayar yang bekerja untuk pihak tertentu tanpa deklarasi yang jelas bisa menyesatkan publik apalagi di era di mana banyak warga mencari informasi melalui media sosial bukan media tradisional.
Kebingungan Publik dan Turunnya Kepercayaan
Kondisi ini memiliki dampak serius terhadap kepercayaan publik. Ketika konten yang tersebar tidak jelas afiliasi atau sumber pendanaannya, publik kesulitan memilah mana yang merupakan opini independen, mana yang adalah narasi yang dibayar, dan mana yang merupakan informasi faktual. Hal ini memicu:
- Turunnya kepercayaan terhadap konten digital secara keseluruhan,
- Polarisasi opini masyarakat,
- Distorsi diskursus publik,
- Meningkatnya polarisasi berbasis emosi,
- Menurunnya kepercayaan terhadap media dan institusi demokratis.
Fenomena ini menjadi salah satu bentuk nyata dari penyempitan ruang kebebasan pers dan kebebasan berekspresi secara sehat.
Solusi: Transparansi, Regulasi, dan Literasi
Untuk mengatasi tantangan yang timbul akibat fenomena konten kreator bayaran, dibutuhkan langkah terpadu yang mempertimbangkan aspek teknologi, regulasi, dan literasi publik. Solusi yang bisa diterapkan mencakup:
1. Kewajiban Labelisasi Konten Berbayar
2. Regulasi Transparansi Pendanaan
3. Penguatan Literasi Digital
4. Pengawasan Independen
5. Kepatuhan Platform Digital
Ketika pengaruh opini dibeli dan konten kreator berbayar menjadi bagian dominan dari narasi publik, demokrasi akan kehilangan kualitas diskursifnya. Masyarakat butuh informasi yang jujur, independen, dan transparan bukan sekadar suara yang dibayar untuk menguatkan kepentingan tertentu.
Pemisahan yang jelas antara opini independen dan konten berbayar bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi dasar dari demokrasi yang sehat, di mana warga bisa memilih berdasarkan informasi yang sahih dan bukan berdasarkan narasi yang disusun demi keuntungan pihak tertentu.
