beritax.id – Pembangunan negara terus dipromosikan sebagai bukti keberhasilan dan kemajuan. Jalan dibuka, kawasan industri diperluas, proyek infrastruktur dikebut. Namun, di saat yang sama, banjir dan tanah longsor kembali berulang di berbagai wilayah Indonesia. Permukiman terendam, akses terputus, korban berjatuhan. Ironisnya, bencana ini justru hadir di tengah klaim bahwa pembangunan berjalan di jalur yang benar. Kemajuan diumumkan, tetapi keselamatan rakyat dipertaruhkan.
Dalam beberapa waktu terakhir, banjir besar dan longsor terjadi di wilayah yang mengalami alih fungsi lahan masif. Kawasan hulu gundul, daerah resapan menyempit, dan tata ruang diubah untuk kepentingan proyek dan investasi. Ketika hujan datang, air tak lagi punya tempat kembali ke tanah, dan lereng tak lagi kuat menahan beban. ,Bencana ini bukan kejutan, melainkan konsekuensi yang berulang.
Alam Dipaksa Menyesuaikan Target Pembangunan
Alih-alih menyesuaikan pembangunan dengan daya dukung lingkungan, alam justru dipaksa mengikuti target ekonomi. Hutan ditebang, bukit diratakan, sungai diluruskan, semua atas nama efisiensi dan percepatan. Ketika alam bereaksi melalui banjir dan longsor, negara kerap menyebutnya sebagai bencana alam semata, seolah tidak ada kaitan dengan kebijakan yang diambil. Pembangunan dipuji, alam disalahkan.
Setiap bencana selalu diikuti dengan bantuan darurat dan janji evaluasi. Namun setelah air surut dan lumpur mengering, pola yang sama kembali terulang. Warga yang kehilangan rumah, lahan, dan mata pencaharian harus memulai dari nol, sementara proyek pembangunan tetap berjalan tanpa koreksi berarti. Korban dicatat sebagai angka, bukan sebagai peringatan kebijakan.
Narasi Sukses yang Menutup Kegagalan Struktural
Narasi “pembangunan sukses” sering menutup kegagalan dalam tata kelola lingkungan dan ruang. Keberhasilan diukur dari panjang jalan dan nilai investasi, bukan dari berkurangnya risiko bencana. Selama ukuran sukses tidak memasukkan keselamatan rakyat dan keberlanjutan alam, bencana akan terus menjadi bagian dari harga yang dianggap wajar.
Ini bukan kemajuan, melainkan pengulangan kesalahan.
Solusi: Menghentikan Pembangunan yang Mengabaikan Daya Dukung Alam
Negara harus berhenti menyebut pembangunan sebagai sukses ketika ia menghasilkan bencana berulang. Evaluasi menyeluruh terhadap proyek yang berdampak ekologis wajib dilakukan secara terbuka. Penegakan hukum lingkungan harus diperkuat tanpa kompromi, terutama terhadap pelanggaran tata ruang dan perusakan kawasan lindung. Pembangunan harus diselaraskan dengan daya dukung alam, bukan sebaliknya, serta melibatkan masyarakat terdampak sejak tahap perencanaan. Keberhasilan negara seharusnya diukur dari berkurangnya risiko bencana dan meningkatnya rasa aman rakyat, bukan sekadar dari laju proyek dan angka pertumbuhan.
Selama pembangunan terus dipaksakan tanpa koreksi, banjir dan longsor akan tetap menjadi ironi paling nyata dari klaim “sukses” pembangunan negara.
