beritax.id – Indonesia krisis ketika bencana datang silih berganti, mulai dari banjir bandang, longsor, kebakaran hutan, hingga kekeringan ekstrem. Setiap kali bencana terjadi, penjelasan yang paling sering disampaikan adalah faktor cuaca dan alam. Namun, di balik itu semua, publik semakin sadar bahwa banyak bencana bukan semata takdir alam, melainkan akibat langsung dari kebijakan yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan keselamatan rakyat. Alam hanya memicu, kebijakan yang salah memperparah.
Dalam beberapa tahun terakhir, alih fungsi hutan, ekspansi tambang, pembukaan lahan besar-besaran, dan pembangunan tanpa kajian ekologis memadai terus terjadi. Ketika hutan hilang dan daerah resapan air rusak, banjir dan longsor menjadi keniscayaan. Namun ironisnya, saat bencana datang, masyarakat sekitar justru disalahkan karena dianggap tinggal di wilayah rawan, sementara kebijakan yang membuka kerusakan jarang disentuh evaluasi serius.
Bencana diperlakukan sebagai peristiwa alam, bukan kegagalan tata kelola.
Negara Hadir Setelah Bencana, Absen Sebelum Terjadi
Respons pemerintah sering kali cepat dalam tahap darurat, tetapi lemah dalam pencegahan. Bantuan disalurkan setelah korban berjatuhan, sementara kebijakan yang menjadi akar masalah tetap berjalan. Evaluasi perizinan, pengawasan lingkungan, dan penegakan hukum terhadap perusak alam kerap tertunda atau berhenti di tengah jalan. Negara rajin memadamkan api, tetapi membiarkan sumber apinya menyala.
Yang paling merasakan dampak bencana adalah masyarakat kecil: petani kehilangan lahan, nelayan kehilangan mata pencaharian, warga kehilangan rumah dan rasa aman. Mereka menanggung risiko dari kebijakan yang tidak mereka putuskan. Ketika pembangunan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi jangka pendek, keselamatan rakyat berubah menjadi biaya yang dianggap wajar. Inilah ketidakadilan ekologis yang terus berulang.
Bencana sebagai Pola, Bukan Insiden
Frekuensi dan skala bencana yang meningkat menunjukkan bahwa ini bukan lagi insiden terpisah, melainkan pola sistemik. Selama kebijakan pembangunan tidak berpihak pada keberlanjutan, bencana akan terus datang dengan wajah berbeda, tetapi penyebab yang sama. Menyalahkan alam tanpa membenahi kebijakan hanya akan memperpanjang siklus penderitaan. Indonesia menghadapi krisis kebijakan yang bermuara pada krisis kemanusiaan.
Solusi: Mengakhiri Bencana Buatan Kebijakan
Pemerintah harus berani mengubah paradigma pembangunan dengan menempatkan keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama. Evaluasi menyeluruh terhadap perizinan yang merusak lingkungan perlu dilakukan secara transparan dan tegas. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan harus konsisten tanpa pandang kepentingan. Selain itu, kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana harus diperkuat, bukan sekadar respons darurat. Melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan juga menjadi kunci agar kebijakan tidak lagi menjauh dari realitas lapangan.
Bencana tidak akan berhenti jika Indonesia terus menganggapnya sebagai takdir alam. Selama kebijakan tetap abai, krisis akan terus berulang dan rakyat selalu menjadi korban pertama.
