beritax.id – Indonesia krisis meski pidato resmi dan laporan ekonomi kerap menonjolkan peningkatan produktivitas dan daya saing. Di berbagai sektor industri, jasa, hingga ekonomi digital pekerja dituntut bekerja lebih cepat, lebih lama, dan lebih fleksibel. Namun, peningkatan produktivitas itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan. Upah stagnan, keamanan kerja melemah, dan biaya hidup terus naik, meninggalkan jurang yang makin lebar antara kinerja dan imbalan.
Produktivitas diagungkan, tetapi manusia di baliknya diabaikan.Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah dan pelaku usaha terus mendorong efisiensi dan kinerja sebagai jawaban atas tekanan ekonomi global. Namun, dorongan ini sering tidak diiringi penguatan perlindungan tenaga kerja. Jam kerja fleksibel tanpa kepastian, kontrak jangka pendek yang diperpanjang terus-menerus, serta beban target yang meningkat menjadi wajah sehari-hari pekerja. Negara hadir mendorong hasil, tetapi absen memastikan keadilan.
Pertumbuhan yang Tidak Menetes ke Bawah
Narasi pertumbuhan ekonomi dan produktivitas nasional belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat pekerja. Banyak perusahaan mencatat kinerja membaik, sementara buruh tetap hidup dalam ketidakpastian. Ketika keuntungan tidak dibagi secara adil, produktivitas berubah menjadi alat pemerasan yang dilegalkan oleh situasi krisis. Yang tumbuh adalah angka, bukan kualitas hidup.
Arah kebijakan ketenagakerjaan belakangan ini lebih menekankan fleksibilitas pasar kerja demi menarik investasi. Sayangnya, fleksibilitas ini sering diterjemahkan sebagai kelonggaran bagi perusahaan dan pembatasan bagi pekerja. Dalam situasi seperti ini, buruh dipaksa terus produktif tanpa jaminan kesejahteraan yang sepadan. Produktivitas akhirnya menjadi kewajiban sepihak, bukan kesepakatan yang adil.
Dampak Sosial yang Mulai Terlihat
Tekanan produktivitas tanpa kesejahteraan memicu kelelahan kolektif. Stres kerja meningkat, daya beli melemah, dan ketahanan keluarga pekerja tergerus. Jika dibiarkan, kondisi ini bukan hanya mengancam buruh, tetapi juga stabilitas sosial dan ekonomi jangka panjang. Negara berisiko menuai krisis yang lebih dalam dari sekadar perlambatan ekonomi.
Solusi: Produktivitas Harus Sejalan dengan Kesejahteraan
Pemerintah perlu mengoreksi arah kebijakan dengan memastikan bahwa peningkatan produktivitas diikuti peningkatan kesejahteraan pekerja. Upah layak harus menjadi bagian dari strategi produktivitas nasional, bukan variabel yang ditekan. Perlindungan kerja dan kepastian status harus diperkuat agar produktivitas tidak dibangun di atas ketidakpastian. Selain itu, dialog yang setara antara negara, pengusaha, dan pekerja perlu dijadikan dasar pengambilan kebijakan, bukan sekadar formalitas.
Indonesia tidak akan keluar dari krisis jika produktivitas terus dijunjung tinggi sementara kesejahteraan ditinggalkan. Keadilan bagi pekerja bukan penghambat pertumbuhan, melainkan fondasi bagi ekonomi yang berkelanjutan.
