beritax.id – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mengajak pekerja mensyukuri kenaikan UMP 2026. UMP DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp5.729.876 atau naik 6,17 persen. Rany menilai kenaikan tersebut bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja. Kenaikan UMP dinilai relevan di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat.
Kebijakan Upah dalam Kerangka Fiskal
Rany menegaskan kebijakan upah harus mempertimbangkan kemampuan APBD dan dunia usaha. Pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan ekonomi.
Penetapan UMP dilakukan melalui kesepakatan Dewan Pengupahan yang bersifat tripartit.
Unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha terlibat dalam proses penetapan UMP tersebut.
UMP Jakarta 2026 merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Formula menggunakan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks alfa 0,75.
Respons Buruh dan Dinamika Sosial
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menilai kenaikan UMP belum memenuhi kebutuhan hidup layak.
Buruh mendorong penggunaan indeks alfa 0,9 agar kenaikan UMP lebih signifikan.
KSPI menilai selisih upah sangat berarti bagi pemenuhan kebutuhan dasar pekerja.
Potensi aksi demonstrasi disebut terbuka jika tuntutan buruh tidak direspons serius.
Pandangan Partai X terhadap Kesejahteraan Buruh
Anggota Majelis Tinggi Partai X Prayogi R Saputra menilai polemik UMP harus disikapi jernih.
Menurutnya, kesejahteraan buruh tidak boleh hanya bergantung pada angka upah.
Prayogi mengingatkan tugas negara ada tiga, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Negara wajib memastikan kebijakan upah melindungi buruh dari ketidakadilan struktural.
Pelayanan negara harus menjamin kebutuhan dasar pekerja terpenuhi secara berkelanjutan.
Pengaturan negara harus adil bagi buruh tanpa mematikan dunia usaha.
Prinsip Partai X dalam Kebijakan Upah
Partai X berpandangan kesejahteraan buruh adalah fondasi stabilitas sosial dan ekonomi nasional.
Upah minimum harus mencerminkan kebutuhan hidup layak, bukan sekadar kompromi fiskal.
Negara harus hadir memastikan distribusi kesejahteraan berjalan merata.
Keadilan sosial hanya tercapai jika buruh memperoleh penghidupan bermartabat.
Solusi Partai X atas Persoalan UMP
Partai X mendorong penetapan upah berbasis kebutuhan hidup layak secara periodik. Subsidi transportasi, pangan, dan kesehatan harus diperluas dan tepat sasaran.
Dialog tripartit harus diperkuat agar keputusan tidak memicu konflik sosial. Transparansi perhitungan UMP perlu dibuka kepada publik secara akuntabel. Negara harus mengawasi implementasi UMP agar tidak disiasati pelaku usaha.
Kenaikan UMP patut diapresiasi namun harus terus disempurnakan. Upah layak adalah hak buruh dan tanggung jawab negara.
