beritax.id – Di tengah meningkatnya biaya hidup, ketimpangan akses layanan publik, dan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat luas, alokasi anggaran negara justru kembali menuai sorotan. Anggaran besar dialokasikan untuk pembangunan dan renovasi gedung-gedung pemerintahan, sementara kebutuhan mendesak rakyat mulai dari bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga mitigasi bencana sering kali justru dipangkas atau diperlambat realisasinya.
Fenomena ini memperkuat kesan bahwa kebijakan anggaran lebih berorientasi pada kenyamanan birokrasi dibanding keselamatan dan kesejahteraan warga.
Belanja Fisik vs Kebutuhan Dasar
Pembangunan gedung memang bukan sesuatu yang sepenuhnya keliru. Namun, ketika belanja fisik tumbuh pesat sementara anggaran perlindungan sosial dan layanan dasar stagnan, publik berhak mempertanyakan arah kebijakan fiskal negara.
Di berbagai daerah, masyarakat masih menghadapi sekolah rusak, fasilitas kesehatan terbatas, hingga bantuan pascabencana yang tersendat. Kontras ini menimbulkan pertanyaan besar: untuk siapa sebenarnya anggaran negara disusun?
Ketimpangan prioritas anggaran tidak berhenti pada angka di atas kertas. Dampaknya nyata:
- Pelayanan publik berjalan lambat karena minim dukungan anggaran.
- Masyarakat rentan semakin terpinggirkan.
- Ketidakpercayaan terhadap negara terus meningkat.
Ketika rakyat merasa ditinggalkan, legitimasi kebijakan pun ikut terkikis.
Tanggapan Rinto Setiyawan
Menanggapi kondisi ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengingatkan kembali hakikat keberadaan negara.
“Negara itu punya tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika anggaran lebih banyak dipakai untuk gedung ketimbang untuk keselamatan dan kesejahteraan warga, maka negara sedang keliru membaca mandatnya,” tegas Rinto.
Menurutnya, anggaran negara bukan sekadar instrumen administrasi, melainkan cerminan keberpihakan pemerintahan.
Rinto menegaskan bahwa cara pemerintah membelanjakan uang publik menunjukkan siapa yang benar-benar dianggap penting. Ketika belanja aparatur lebih diutamakan dibanding kebutuhan rakyat, maka jarak antara negara dan warga akan semakin melebar.
“Rakyat tidak menuntut kemewahan. Yang mereka butuhkan adalah rasa aman, layanan yang layak, dan kebijakan yang adil,” ujarnya.
Solusi dan Arah Perbaikan
Untuk mengembalikan orientasi anggaran pada kepentingan publik, sejumlah langkah perlu segera dilakukan:
- Mengutamakan anggaran perlindungan rakyat, terutama untuk kesehatan, pendidikan, pangan, dan mitigasi bencana.
- Meninjau ulang belanja gedung dan fasilitas birokrasi, agar tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.
- Meningkatkan transparansi anggaran, sehingga publik dapat mengetahui dan mengawasi prioritas belanja negara.
- Melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran, agar kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan nyata.
- Menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai indikator utama keberhasilan anggaran, bukan sekadar serapan belanja.
Dengan arah kebijakan yang tepat, anggaran negara dapat kembali berfungsi sebagai alat keadilan sosial bukan sekadar simbol kemegahan birokrasi, melainkan penopang nyata kehidupan rakyat.
