beritax.id – Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pengelolaan utang negara dilakukan secara hati-hati dan berkelanjutan. Pemerintah memastikan kebijakan utang dalam APBN tidak akan membebani generasi muda di masa depan.
Purbaya menyatakan ukuran utang negara tidak hanya dilihat dari nilainya, tetapi kemampuan dan kemauan membayar. Pemerintah menjaga rasio defisit dan utang agar tetap berada dalam batas aman sesuai ketentuan fiskal nasional.
Disiplin Fiskal sebagai Fondasi Kebijakan
Purbaya menegaskan rasio defisit APBN dijaga di bawah tiga persen secara konsisten.
Rasio utang juga dipertahankan di bawah enam puluh persen dari Produk Domestik Bruto.
Pemerintah menilai kebijakan fiskal Indonesia jauh lebih disiplin dibandingkan banyak negara maju.
Stabilitas fiskal dipandang penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan keberlanjutan ekonomi.
Defisit anggaran dikelola secara terukur pada kisaran 2,6 hingga 2,8 persen.
Kebijakan tersebut diterapkan sebagai langkah countercyclical untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
Pertumbuhan Ekonomi dan Risiko Jangka Panjang
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran lima hingga enam persen. Target tersebut ditujukan agar Indonesia terhindar dari risiko middle income trap.
Dalam kondisi ekonomi melambat, pemerintah akan mendorong belanja untuk menjaga pertumbuhan. Sebaliknya, ketika ekonomi tumbuh cepat, pemerintah akan melakukan penyesuaian kebijakan fiskal.
Pengelolaan utang dinilai menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan tersebut. Namun kebijakan utang harus tetap berpijak pada kepentingan jangka panjang rakyat.
Catatan Kritis Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra mengingatkan pentingnya akuntabilitas. Menurutnya, jaminan pemerintah harus disertai transparansi dan pengawasan publik yang kuat.
Prayogi menegaskan tugas negara ada tiga, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Pengelolaan utang negara merupakan bagian dari tanggung jawab perlindungan generasi mendatang.
Ia mengingatkan utang tidak boleh menjadi beban tersembunyi yang diwariskan tanpa kejelasan manfaat.
Setiap kebijakan fiskal harus berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Prinsip Partai X dalam Pengelolaan Utang
Partai X memandang utang negara hanya dibenarkan jika digunakan untuk kepentingan publik strategis.
Utang harus diarahkan pada pembangunan produktif, bukan belanja konsumtif jangka pendek.
Transparansi anggaran menjadi prinsip utama dalam pengelolaan fiskal negara.
Rakyat berhak mengetahui arah, tujuan, dan dampak penggunaan utang negara.
Partai X menolak praktik fiskal yang menutup risiko dengan narasi optimisme semata.
Kebijakan negara harus berbasis data, evaluasi, dan kepentingan jangka panjang.
Solusi Partai X
Partai X mendorong keterbukaan penuh atas skema pembiayaan utang pemerintah.
Audit publik dan pengawasan parlemen harus diperkuat secara berkelanjutan.
Pemerintah perlu memastikan utang digunakan untuk menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah ekonomi.
Belanja berbasis utang harus terukur dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Partai X juga mendorong pendidikan literasi fiskal bagi masyarakat luas.
Rakyat perlu memahami risiko dan manfaat kebijakan utang negara.
Dengan pendekatan kritis, objektif, dan solutif, Partai X menegaskan utang harus dikelola bertanggung jawab.
Negara wajib melindungi generasi muda dari beban fiskal yang tidak adil.
