beritax.id – Di tengah harga kebutuhan pokok rakyat yang terus naik, cicilan rumah, kendaraan, hingga pinjaman pendidikan menjadi beban harian yang menghantui banyak keluarga. Setiap bulan, rakyat dipaksa berhitung ketat agar pemasukan yang stagnan mampu menutup pengeluaran yang terus membengkak.
Namun pada saat yang sama, ruang publik justru diramaikan oleh pembahasan tunjangan pejabat yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Kontras Prioritas di Tengah Krisis
Kesenjangan antara kehidupan rakyat dan keputusan pejabat semakin terasa. Ketika masyarakat berjuang menunda kebutuhan dasar, negara terlihat sibuk memperdebatkan fasilitas dan tunjangan bagi pejabat. Situasi ini memperkuat kesan bahwa kebijakan fiskal lebih memprioritaskan kenyamanan penguasa ketimbang ketahanan hidup warga.
Bagi publik, persoalannya bukan sekadar angka tunjangan, melainkan rasa keadilan yang semakin memudar.
Pembahasan tunjangan di saat daya beli melemah berpotensi mempercepat krisis kepercayaan. Rakyat merasa pengorbanan mereka tidak diimbangi dengan empati dan kebijakan yang berpihak. Ketika negara gagal membaca situasi sosial, jarak antara penguasa dan warga semakin melebar.
Tanggapan Prayogi R. Saputra
Menanggapi kondisi ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, mengingatkan kembali esensi keberadaan negara.
“Negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika rakyat sibuk menghitung cicilan untuk bertahan hidup, sementara pemerintah sibuk menghitung tunjangan, maka ada yang keliru dalam arah kebijakan,” tegas Prayogi.
Menurutnya, pejabat negara harus menyadari bahwa setiap keputusan fiskal membawa pesan moral kepada publik: apakah negara berdiri bersama rakyat, atau berdiri jauh di atas mereka.
Di tengah tekanan ekonomi, rakyat tidak membutuhkan pembelaan normatif, melainkan tindakan nyata. Kebijakan yang terlihat hanya akan memperparah rasa ketidakadilan dan memperlemah legitimasi pemerintahan. Negara seharusnya hadir untuk meringankan beban, bukan menambah kekecewaan.
Solusi yang Didorong
Untuk memulihkan keadilan dan kepercayaan publik, sejumlah langkah perlu segera dilakukan:
- Peninjauan ulang tunjangan dan fasilitas pejabat, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat secara objektif.
- Penguatan kebijakan perlindungan daya beli, khususnya bagi kelompok berpendapatan tetap dan rentan.
- Transparansi fiskal yang berkeadilan, agar publik memahami ke mana prioritas anggaran diarahkan.
- Pengalihan fokus belanja negara ke sektor yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat.
- Keteladanan pejabat publik, sebagai bagian dari tugas negara untuk melayani, bukan dilayani.
Dengan langkah-langkah tersebut, negara dapat kembali menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan—bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan subjek utama yang harus dilindungi, dilayani, dan diatur demi keadilan bersama.
