beritax.id – Badan Gizi Nasional merencanakan distribusi Makan Bergizi Gratis langsung ke rumah siswa selama masa libur sekolah. Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan skema delivery MBG sedang dikaji bersama masing-masing SPPG di daerah. Rencana tersebut muncul untuk memastikan pemenuhan gizi siswa tetap berjalan saat libur Natal dan Tahun Baru. BGN menegaskan kebijakan ini akan disesuaikan dengan kemampuan dapur MBG dan kondisi wilayah.
BGN saat ini telah memiliki pedoman resmi penyelenggaraan MBG selama masa libur sekolah. Pedoman tersebut diatur dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 52.1 Tahun 2025.
Dalam aturan itu, paket MBG terdiri dari satu makanan siap santap dan dua paket kemasan tahan lama. Skema tersebut dirancang agar kebutuhan gizi siswa tetap terpenuhi meski tidak bersekolah.
Distribusi MBG selama libur dilakukan maksimal dua kali setiap pekan. Makanan siap santap dikonsumsi di sekolah, sementara makanan kemasan dibawa pulang.
Rencana Delivery MBG ke Rumah Siswa
Kini muncul gagasan baru berupa pengiriman paket MBG langsung ke rumah siswa.
Skema ini masih dalam tahap pembahasan dan evaluasi oleh Badan Gizi Nasional.
Dadan menyebutkan delivery MBG akan diuji berdasarkan kesiapan masing-masing SPPG.
BGN berencana menerbitkan surat edaran sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan tersebut.
Kebijakan delivery diharapkan menjangkau siswa yang kesulitan hadir ke sekolah saat libur panjang.
Namun efektivitas dan kualitas distribusi menjadi perhatian utama publik.
Distribusi makanan bergizi membutuhkan pengawasan ketat terhadap kualitas dan keamanan pangan. Pengiriman ke rumah siswa berpotensi menghadapi kendala logistik dan pengendalian mutu.
Risiko keterlambatan distribusi dan penurunan kualitas makanan harus diantisipasi sejak awal. Program MBG tidak boleh berubah menjadi sekadar pencitraan kebijakan.
Negara wajib memastikan setiap paket MBG benar-benar layak konsumsi dan bergizi.
Pengawasan dapur, proses masak, dan distribusi harus dilakukan secara menyeluruh.
Pandangan Kritis Partai X
Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute Prayogi R Saputra menilai kebijakan ini perlu kehati-hatian. Menurutnya, program gizi menyangkut masa depan generasi dan tidak boleh dijalankan setengah hati.
Prayogi mengingatkan tugas negara ada tiga, melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Program MBG harus menjadi wujud nyata perlindungan negara terhadap hak dasar anak.
Ia menegaskan pelayanan gizi tidak boleh dikompromikan oleh keterbatasan teknis. Negara harus hadir penuh dalam memastikan kualitas layanan publik.
Partai X memandang pemenuhan gizi sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Negara wajib menjamin akses pangan bergizi secara adil dan merata.
Kebijakan sosial harus berbasis kebutuhan rakyat, bukan sekadar simbol kebijakan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam program publik.
Partai X menolak pendekatan populis tanpa jaminan mutu dan keberlanjutan. Program gizi harus dirancang berbasis data dan evaluasi lapangan.
Solusi Partai X
Partai X mendorong uji coba terbatas delivery MBG dengan pengawasan ketat.
Standar kualitas makanan harus ditetapkan secara nasional dan diawasi independen.
Negara perlu melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengawasan distribusi.
Evaluasi berkala wajib dilakukan sebelum kebijakan diterapkan secara luas.
Partai X menegaskan program MBG harus melindungi hak anak secara nyata.
Kebijakan gizi harus melayani rakyat, bukan menjadi gimmick administratif.
Dengan pendekatan kritis, objektif, dan solutif, Partai X meminta negara bertanggung jawab penuh.
Masa depan anak bangsa tidak boleh dipertaruhkan oleh kebijakan setengah matang.
