beritax.id – Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, rakyat justru dihadapkan pada tekanan tagihan yang datang bertubi-tubi. Pajak, iuran, cicilan, dan kenaikan biaya hidup menjadi realitas sehari-hari. Sementara itu, di ruang-ruang kekuasaan, publik menyaksikan dinamika pemerintahan yang lebih sibuk membicarakan posisi, jabatan, dan konsolidasi kekuasaan dibandingkan solusi konkret atas kesulitan hidup rakyat. Kontras ini menimbulkan pertanyaan mendasar: untuk siapa negara bekerja?
Beban Ekonomi yang Tidak Pernah Menunggu
Bagi rakyat, terutama kelompok pekerja dan kelas menengah ke bawah, tagihan tidak pernah menunggu stabilitas pemerintahan. Kebutuhan dapur, pendidikan anak, dan kesehatan terus berjalan, meski pendapatan stagnan. Namun kebijakan yang lahir sering kali terasa jauh dari realitas tersebut.
Alih-alih fokus pada perbaikan daya beli dan perlindungan sosial, energi elite justru tersedot pada kontestasi jabatan dan tarik-menarik kepentingan.
Fenomena ini mencerminkan krisis empati dalam tata kelola negara. Ketika jabatan menjadi tujuan, kebijakan berisiko berubah menjadi alat pencitraan, bukan instrumen penyelesaian masalah. Rakyat akhirnya hanya menjadi objek statistik, bukan subjek utama kebijakan.
Jika situasi ini dibiarkan, jarak antara negara dan rakyat akan semakin melebar, memicu ketidakpercayaan publik yang mendalam.
Tanggapan Prayogi R. Saputra
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X sekaligus Direktur X Institute, Prayogi R. Saputra, menegaskan kembali esensi keberadaan negara.
“Negara memiliki tiga tugas utama: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Jika rakyat sibuk bertahan hidup sementara pejabat sibuk mengejar jabatan, berarti arah penyelenggaraan negara sudah melenceng,” tegas Prayogi.
Ia menambahkan bahwa jabatan adalah amanah, bukan hadiah, dan seharusnya digunakan untuk menyelesaikan persoalan rakyat, bukan memperpanjang elitisme kekuasaan.
Dampak Sosial dan Demokrasi
Ketika beban hidup meningkat tanpa solusi yang terasa, kelelahan sosial tak terhindarkan. Rakyat kehilangan kepercayaan, partisipasi publik menurun, dan demokrasi hanya tersisa prosedur tanpa makna. Kondisi ini berbahaya bagi stabilitas jangka panjang negara.
Demokrasi tidak akan sehat jika rakyat terus dikejar kewajiban, sementara pejabat berlomba mengamankan posisi.
Hal ini menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah bukanlah jumlah jabatan yang dibagi, melainkan seberapa ringan beban hidup rakyat. Negara harus kembali pada mandat dasarnya: hadir untuk rakyat, bukan sibuk dengan dirinya sendiri.
Solusi yang Didorong X
Sebagai langkah korektif, Partai X mendorong:
- Reorientasi kebijakan publik pada pengurangan beban hidup rakyat, bukan sekadar target administratif.
- Penguatan perlindungan sosial dan fiskal bagi kelompok rentan dan pekerja berpenghasilan tetap.
- Penataan ulang prioritas, agar pelayanan publik tidak dikalahkan oleh ambisi jabatan.
- Transparansi dan akuntabilitas pejabat, sehingga jabatan benar-benar berfungsi sebagai alat pelayanan.
- Partisipasi publik yang bermakna dalam perumusan kebijakan ekonomi dan sosial.
Solusi ini berpijak pada keyakinan bahwa negara hanya akan kuat jika rakyatnya dilindungi, dilayani, dan diatur secara adil bukan ditinggalkan di tengah beban hidup yang kian berat.
