beritax.id – Pemerintah menargetkan pembangunan sawah baru seluas seratus ribu hektare di Papua. Langkah ini ditujukan untuk mempercepat swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar pulau.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan Papua harus mandiri pangan mulai 2027. Ia menilai ketergantungan pasokan dari Jawa dan Sulawesi membebani masyarakat akibat mahalnya biaya transportasi.
Menurut pemerintah, kebutuhan beras Papua mencapai sekitar enam ratus enam puluh ribu ton per tahun. Produksi lokal baru mampu memenuhi sekitar seratus dua puluh ribu ton sehingga terjadi defisit besar.
Cetak Sawah dan Intensifikasi Jadi Solusi Permanen
Pemerintah menyiapkan perluasan sawah di berbagai wilayah Papua Raya secara bertahap.
Penambahan lahan mencakup Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan.
Amran menyebut pencetakan sawah seratus ribu hektare sebagai solusi permanen pangan Papua. Ia menilai konsistensi kebijakan menjadi kunci agar persoalan pangan tidak berulang.
Selain cetak sawah, pemerintah juga mendorong distribusi beras SPHP untuk stabilisasi harga. Pembangunan gudang dan fasilitas logistik dipercepat untuk menjangkau wilayah terpencil.
Pangan sebagai Pilar Stabilitas Nasional
Amran menegaskan krisis pangan dapat memicu krisis pemerintahan dan sosial secara cepat.
Ia mengingatkan tidak ada negara yang mampu bertahan jika kebutuhan pangan rakyat terganggu.
Ketahanan pangan diposisikan sebagai fondasi stabilitas nasional dan kedaulatan negara.
Karena itu, produksi pangan harus dibangun langsung di wilayah konsumsi utama.
Partai X: Negara Wajib Hadir untuk Petani dan Rakyat
Menanggapi kebijakan tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X Prayogi R Saputra menyampaikan pandangan kritis. Ia mengingatkan tugas negara hanya tiga, yakni melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
Menurut Prayogi, kebijakan pangan tidak boleh berhenti pada target angka dan proyek fisik.
Negara harus memastikan petani Papua menjadi subjek utama, bukan sekadar objek pembangunan.
Prinsip Partai X menempatkan pangan sebagai hak dasar rakyat yang wajib dijamin negara.
Kebijakan pangan harus adil, berkelanjutan, dan berpihak pada ekonomi lokal masyarakat adat.
Solusi Partai X: Berdaulat, Berkeadilan, dan Berkelanjutan
Partai X mendorong pembangunan sawah berbasis partisipasi masyarakat lokal Papua.
Setiap proyek pangan wajib menghormati hak ulayat dan kearifan lokal setempat.
Partai X menekankan pentingnya pendampingan petani, akses benih, mekanisasi, dan pembiayaan adil.
Negara harus memastikan hasil produksi diserap dengan harga layak bagi petani.
Selain beras, Partai X mendorong diversifikasi pangan lokal seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian.
Kedaulatan pangan harus memperkuat ekonomi rakyat, bukan memperluas ketergantungan baru.
Prayogi menegaskan swasembada pangan sejati diukur dari kesejahteraan petani dan keterjangkauan pangan.
Jika pangan benar-benar untuk rakyat, maka negara telah menjalankan mandat konstitusinya secara utuh.
