beritax.id – Banjir bandang yang menghancurkan Sumatera pada 2025 bukan hanya peristiwa alam ia adalah cermin yang memperlihatkan rapuhnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Di satu sisi, pusat mendorong proyek-proyek besar yang membuka hutan dan mengubah bentang alam. Di sisi lain, pemerintah daerah gagal merespons cepat ketika bencana mulai mengancam.
Ketika hulu rusak akibat kebijakan pusat dan hilir diabaikan oleh pemerintah daerah, bencana menjadi bukti nyata dua level kekuasaan sama-sama gagal menjalankan tanggung jawabnya.
Kebijakan Pusat yang Mengabaikan Bentang Alam
Di Jakarta, proyek strategis seperti PLTA Batang Toru dianggap sebagai simbol kemajuan dan investasi hijau. Didorong oleh tokoh kuat seperti Luhut Binsar Pandjaitan, proyek besar ini terus dipromosikan meski berdiri di salah satu ekosistem paling sensitif di dunia.
Krisis ekologis yang muncul bukan tanpa sebab:
- lebih dari 70 ribu hektare hutan Batang Toru hilang,
- habitat Orangutan Tapanuli terfragmentasi,
- lereng bukit kehilangan stabilitas tanah,
- dan jalur air alami terpotong oleh proyek infrastruktur.
Ketika pusat mengambil keputusan tanpa memperhitungkan risiko ekologis, kerusakan alam menjadi bagian dari “biaya pembangunan”.
Pemerintah Daerah yang Terlambat dan Tidak Tegas
Sementara pusat mendorong investasi, pemerintah provinsi gagal menjalankan fungsi pengawasan dan mitigasi. Gubernur Bobby Nasution memilih menyalahkan cuaca ketimbang mengakui kerusakan hutan sebagai akar persoalan.
Lebih parah lagi, keterlambatan dalam menetapkan status tanggap darurat membuat:
- alat berat baru bergerak setelah banyak wilayah terisolasi,
- korban tidak segera dievakuasi,
- dan bantuan logistik tertahan di lapangan.
Tuntutan masyarakat sipil untuk mencabut izin perusahaan yang diduga memperparah kerusakan lingkungan pun diabaikan. Akibatnya, perusahaan tetap aman, rakyat tetap rentan.
Dua Kegagalan yang Menyatukan Derita Rakyat
Kebijakan investasi pusat dan kelalaian daerah saling melengkapi dalam menciptakan bencana:
- pusat membuka ruang kerusakan,
- daerah membiarkan dampaknya membesar.
Ketika dua level kekuasaan sama-sama menunda tanggung jawab, masyarakat di hilir membayar konsekuensinya. Rumah hanyut, keluarga hilang, dan desa-desa lumpuh berhari-hari.
Banjir bandang ini bukan hanya urusan cuaca—ia adalah catatan kegagalan administratif, ekologis, dan moral yang datang dari dua arah.
Rinto Setiyawan: “Kalau Pusat dan Daerah Gagal, Rakyat Tidak Punya Pelindung”
Menanggapi pola kegagalan ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan memberikan kritik tegas:
“Negara punya tiga tugas: melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Tapi kalau pusat merusak ekologi dan daerah lambat merespons, maka negara gagal menjalankan semuanya sekaligus.”
Rinto menegaskan bahwa koordinasi antarlevel pemerintahan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan investasi atau pertimbangan kekuasaan.
“Rakyat tidak bisa dibiarkan menjadi korban dari kebijakan yang tidak sinkron. Pusat dan daerah harus berhenti saling melempar, dan mulai melindungi rakyat.”
Solusi: Sinkronisasi Kebijakan yang Menyelamatkan, Bukan Mengorbankan
Untuk mencegah tragedi serupa, Partai X menawarkan langkah konkret yang menyasar dua level kekuasaan sekaligus:
- Peninjauan ulang proyek-proyek pusat yang berdampak pada ekosistem sensitif. Termasuk audit independen PLTA, tambang, dan perkebunan besar.
- Sanksi tegas bagi pemerintah daerah yang terlambat menetapkan status darurat. Perlindungan rakyat tidak boleh tunduk pada birokrasi.
- Mekanisme tanggap darurat terpadu antara pusat dan daerah. Satu sistem, satu komando, satu standar waktu.
- Pembekuan izin perusahaan yang beroperasi di area berisiko tinggi. Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas dibanding pertumbuhan industri.
- Restorasi ekosistem hulu sebagai program nasional jangka panjang
Merehabilitasi hutan dengan pendekatan ilmiah, bukan kegiatan simbolis. - Transparansi lintas-level atas semua keputusan izin, evaluasi, dan pendanaan
Agar publik dapat memantau siapa yang bertanggung jawab atas apa.
Banjir bandang Sumatra mengingatkan satu hal penting ketika pusat sibuk mengejar investasi dan daerah sibuk menutup-nutupi kerusakan, rakyat menjadi pihak yang paling kehilangan.
Bencana ini adalah catatan kegagalan dua level kekuasaan dan harus menjadi alasan kuat untuk membangun pemerintahan yang lebih selaras, lebih tegas, dan lebih berpihak kepada keselamatan manusia.
